KEDUDUKAN HUKUM KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP SAHNYA SUATU PERJANJIAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Abstract

Penulisian jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum klausula eksonerasi terhadap sahnya suatu perjanjian dan menganalisis mengenai akibat hukum dari suatu perjanjian baku yang merugikan konsumen dikarenakan pencantuman klausula eksonerasi. Dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan penelitian hukum normatif dikarenakan adanya suatu kekaburan norma. Kemudian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diangkat. Karya ilmiah ini tersusun atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut diperleh dengan cara merangkum ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur, dan karya ilmiah terdahulu yang berguna untuk menjawab permasalahan yang telah diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekaburan norma terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam hukum positif Indonesia dikarenakan dalam KUH Perdata serta UUPK hanya secara implisit mengatur mengenai klausula eksonerasi tersebut. Pemerintah diharapkan mengkaji ulang UU PK agar menambahkan ketentuan yang eksplisit mengenai pelarangan untuk mencantumkan klausula eksonerasi oleh para pelaku usaha agar kedepannya tidak ada lagi konsumen yang dirugikan haknya akibat adanya klausula eksonerasi tersebut.

Writing this scientific journal aims to find out about the legal position of the exoneration clause on the validity of an agreement and analyze the legal consequences of a standard agreement that harm consumers due to the inclusion of an exoneration clause. In writing this scientific paper using normative legal research due to a vagueness of norms. Then use a statutory approach and a conceptual approach that has to do with the issues raised. This scientific work is composed of primary legal materials and secondary legal materials. The legal material is obtained by summarizing the provisions of laws and regulations, literature, and previous scientific works that are useful for answering the problems that have been raised. The results of the study indicate that there is a vagueness of norms regarding the inclusion of the exoneration clause in Indonesian positive law because the Civil Code and UUPK only implicitly regulate the exoneration clause. The government is expected to review the PK Law in order to add an explicit provision regarding the prohibition to include an exoneration clause by business actors so that in the future there will be no more consumers who are harmed by their rights due to the exoneration clause.