TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BALI MEMBUKA KEMBALI PARIWISATA BAGI WISATAWAN ASING DI ERA KEBIASAAN BARU

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Bali ketika kembali membuka pintu pariwisata bagi wisatawan asing di era kebiasaan baru. Virus COVID-19 tidak hilang tetapi terus bermutasi menjadi varian yang baru. Seperti diketahui bersama pariwisata merupakan sumber daya ekonomi utama bagi masyarakat Bali. Pada masa pandemik, pariwisata Bali benar-benar hancur. Berdasarkan data dari BPS, kunjungan wisatawan ke Bali selama pandemik menurun 99,3% dan ingkat Penghunian Kamar hotel hanya mencapai 3,22%. Berdasarkan keadaan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian berjenis normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi hukum nasional, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya sedangkan dari sisi hukum internasional adanya prinsip umum bagi Negara-negara untuk memberikan perlindungan yang layak kepada warga Negara asing yang sedang berada di wilayah negaranya. Kebijakan merupakan salah satu aksi nyata yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali untuk kembali membuka pintu pariwisata internasional dengan menyesuaikan standar kesehatan internasional.

This research goals to know the responsibilities of the Regional Government of of Bali when reopening tourism for foreign tourists after the pandemic. The COVID-19 virus does not disappear but continues to mutate into new variants. As we all know, tourism is the main economic resource for the people of Bali. During the pandemic, Bali tourism was completely destroyed. Based on data from BPS, tourist visits to Bali during the pandemic decreased by 99.3% and the hotel room occupancy rate only reached 3.22%. Based on these conditions, it is necessary to carry out research using normative research methods with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research show that from the national law framework, the government has the responsibility to improve the welfare of its citizens, while from the international law framework, there is a general principle for states to protect foreign nationals who are in their territory. The policy is one of the real actions that must be taken by the Regional Government of Bali to reopen the door to international tourism by adjusting international health standards.