AKIBAT HUKUM IKLAN MENYESATKAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Penelitian ini guna memberi pengetahuan seperti apa bentuk perlindungan hukum dan akibat hukum dari iklan menyesatkan yang diperbuat oleh pelaku usaha. Berkaitan dengan iklan, pelaku usaha meraih keuntungan maksimal melalui penyampaian informasi atau promosi secara berlebihan. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dari berbagai sumber hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian mengungkapkan melalui UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat iklan menyesatkan dapat menerima perlindungan hukum atas hak-hak konsumen. Dalam konteks ini, kepada pelaku usaha yang menipu atau menyesatkan dalam mengiklankan produk barang dan atau jasa akan mendapatkan akibat hukum yaitu dikenakannya sanksi administratif, sanksi pidana, serta hukuman tambahan.

This research aims to understand the form of legal safeguard and legal consequences of misleading advertisements conducted by business actors. In relation to advertisements, business actors achieve maximum profits through excessive information delivery or promotion. This research applies a normative legal research method with a statute approach. Data is obtained through library research from various legal sources and related literature. The research findings reveal that under Law 8/1999 concerning Consumer Protection, consumers who feel wronged by business actors due to misleading advertisements can obtain legal protection for their consumer rights. In this context, business actors who deceive or mislead in advertising goods and/or services will face legal consequences, namely administrative sanctions, criminal penalties, and additional punishments.