PERAN KPU KABUPATEN KLUNGKUNG DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN DPRD TAHUN 2024

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung mencegah praktik money politic selama pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2024. Metode hukum empiris digunakan dalam penelitian ini untuk menekankan pemahaman praktis tentang hukum sebagai suatu perspektif yang melihat hukum sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata selain sekumpulan aturan yang harus dipatuhi. Menurut penelitian ini, bahwa money politic diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang mengandung beberapa ketentuan terkait politik uang. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum mengupayakan pencegahan praktek money politic dengan cara mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait dampak dari politik uang.

The purpose of this study is to investigate how the Klungkung Regency Election Commision could stop money politics from being used in the upcoming 2024 election for the Regional People’s Representative Council (DPRD). This study emphasizes a practical understanding of the law-a Viewpoint that views the law as something that exists in the real world rather than just a series of rules that have to be followed by employing the empirical legal method. Thid study indicates that law number 8 of 2012 BOUT General Election of DPR, DPD, and DPRD regulates money politics and has many rules pertaining to it. The General Election Commision then conducts socialization to educate the public in an effort to stop the practice of money politics.