PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak di bawah umur, serta untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang diberikan kepada anak tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif, dengan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan diversi, di mana pendekatan rehabilitatif sering kali tidak cukup untuk mencegah pengulangan tindak kejahatan. Hal ini disebabkan oleh konflik norma antara kebutuhan rehabilitasi anak dan penerapan sanksi pidana yang lebih berat oleh lembaga penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar Kejaksaan, Kepolisian, dan hakim lebih mempertimbangkan pendekatan diversi yang lebih efektif untuk melindungi hak anak dan mencegah dampak negatif dari sistem peradilan pidana.
This study aims to analyze Indonesia's positive legal arrangements regarding diversion as an alternative to resolving criminal cases involving minors, as well as to evaluate the legal protection provided to these children. The method used in this research is a normative legal approach, with a study of legislation and related law enforcement practices. The results show that there is legal uncertainty in the implementation of diversion, where the rehabilitative approach is often insufficient to prevent reoffending. This is caused by norm conflicts between the need for child rehabilitation and the application of more severe criminal sanctions by law enforcement agencies. This study recommends that the Prosecutor's Office, Police, and judges consider a more effective diversion approach to protect children's rights and prevent the negative impacts of the criminal justice system.
