PENGATURAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBOCORAN RAHASIA DAGANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

Abstract

Tujuan dilakukan penelitian tersebut yakni agar memahami bagaimana pengamanan hukum rahasia bisnis di Indonesia dan bagaimana hukuman pidana untuk pelaku pembocoran rahasia bisnis. Penulisan jurnal ini menggunakan penelitian hukum normatif, dan terdapat pula pendekatan yang dipakai di pengujian yakni pendekatan peraturan undang-undang serta pendekatan analisis. Hasil Penelitian menunjukan bahwa. Kejahatan terkait pelanggaran hak informasi bisnis dianggap sebagai pelanggaran yang memerlukan laporan pengaduan serta bukan tindak kejahatan konvensional. Proses penyelidikan hanya dapat dimulai jika ada pengaduan resmi dari pihak yang berhak, yaitu pemilik hak atau penerima hak tersebut. Tujuan dari hukuman yang diberikan adalah untuk menciptakan pembelajaran, serta hal ini bagian integral terkait upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum terhadap informasi bisnis.

The aim of this research is to understand how business secrets are legally protected in Indonesia and what the criminal penalties are for perpetrators of leaking business secrets. The writing of this journal uses normative legal research, and there are also approaches used in testing, namely the statutory regulatory approach and the analytical approach. The research results show that. Crimes related to violations of business information rights are considered violations that require a complaint and are not conventional crimes. The investigation process can only be initiated if there is an official complaint from the entitled party, namely the rights owner or recipient of the rights. The purpose of the punishment given is to create learning, and this is an integral part of law enforcement efforts to prevent legal violations of business information.