IMPLIKASI ASAS PACTA SUNT SERVADA PADA PERJANJIAN HUTANG TIDAK TERTULIS (NON KONTRAKTUAL) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

Abstract

Tujuan dibuatnya penulisan ini adalah untuk mengetahui lebih jauh terkait bagaimana implikasi asas pacta sunt servada pada penyelesaian perjanjian hutang tidak tertulis atau non kontraktual dalam hukum perjanjian Indonesia. Perjanjian yang dibuat secara online baik itu hutang atau kontrak dapat dengan mudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan atas dasar rasa kepercayaan diantara mereka. Namun, apapun bisa terjadi terutama tidak dipenuhinya prestasi diantara kedua belah pihak (wanprestasi). Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan melalui bahan hukum primer yang otoritatif, termasuk memisahkan fakta hukum dari faktor hukum lain yang tidak relevan dalam upaya penyelesaian permasalahan hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum yang perlu diselesaikan, mengumpulkan bahan hukum, dan bila perlu juga memasukkan bahan non hukum sesuai dengan ketentuan. Hasil menyatakan bahwa implikasi asas pacta sunt servada sudah seharusnya ikut terlaksana disaat perjanjian itu dibuat, hal-hal terkait dengan wanprestasi telah diatur oleh hukum positif Indonesia yakni kitab undang-undang Hukum Perdata.

The purpose of this text is to delve into the significance of the "pacta sunt servanda" principle in resolving unwritten or non-contractual debt agreements within Indonesian contract law. Online agreements, whether concerning debts or contracts, can be easily established when the involved parties trust each other. However, unforeseen circumstances may arise, particularly the failure to fulfill obligations by either party (default). Consequently, this study utilizes normative legal research methods, employing a statutory and regulatory approach and drawing from authoritative primary legal sources. These methods are aimed at separating legal facts from irrelevant legal aspects, identifying and addressing pertinent legal issues, and ensuring comprehensive legal coverage. When necessary, non-legal materials are included in accordance with legal provisions. The findings underscore that the pacta sunt servanda principle should ideally be upheld from the moment an agreement is reached. Breach of contract matters are already regulated by Indonesian positive law, particularly the Civil Code.