Analisis Kepuasan Pemohon Izin Pemasukan/Pengeluaran Sektor Peternakan Di Provinsi Bali

Abstract

Sektor peternakan menjadi salah satu prioritas pembangunan pertanian dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Bisnis di bidang peternakan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengidentifikasi karakteristik usaha pemohon izin pemasukan/pengeluaran produk sektor peternakan (2) mengidentifikasi tingkat akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengajuan izin pemasukan/pengeluaran produk sektor peternakan (3) mengidentifikasi tingkat kepuasan pemohon izin pemasukan/pengeluaran produk sektor peternakan (4) mengidentifikasi pengaruh akuntabilitas, efektifitas dan transparansi terhadap kepuasan pemohon izin pemasukan/pengeluaran produk sektor peternakan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 80 perusahaan dengan rumus slovin. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriftif dan structural equation model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bentuk perusahaan pemohon izin didominasi oleh usaha dagang (UD) sebesar 36,25% yang sudah beroperasi sekitar 1-10 tahun dengan kepemilikan saham dan sumber pendanaan perusahaan berasal dari pendanaan pribadi. Mayoritas perusahaan memiliki omset kurang dari Rp 300.000.000 per tahun yang termasuk kategori usaha mikro. Adapun jenis izin yang sering diajukan oleh pemohon adalah izin pengeluaran sapi potong antar provinsi; (2) tingkat akuntabilitas, efektifitas dan transparansi pengajuan izin pemasukan/pengeluaran produk sektor peternakan tergolong dalam katagori baik. (3) tingkat kepuasan pemohon izin pemasukan/pengeluaran produk sektor peternakan tergolong dalam katagori sangat puas (4) efektifitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan kepuasan pemohon izin namun akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kepuasan pemohon izin. Dengan demikian disarankan perlu dilakukan pengembangan secara konsisten pada e-perizinan dan prosedur, agar organisasi dapat meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat; serta penanganan pengaduan diharapkan dapat ditangani dengan cepat.