PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN MELALUI PUTUSAN: STUDI PUTUSAN MK NO 90/PUU-XXI/2023
Abstract
Penelitian ini membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan melalui mekanisme judicial review, dengan fokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan ini, MK mengubah substansi Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilu dengan menambahkan pengecualian terhadap batas usia minimal calon presiden serta wakil presiden. Hal ini menimbulkan kontroversi karena MK dinilai sudah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator serta justru bertindak sebagai positive legislator. Studi ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif, serta bersifat deskriptif-eksplanatif. Temuan utama menunjukkan bahwa tindakan MK dalam putusan tersebut tidak konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya dan berpotensi merusak prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, krisis etik dan dugaan konflik kepentingan turut memperburuk persepsi publik terhadap netralitas MK. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan etik, konsistensi yurisprudensi, serta transparansi institusional untuk mengembalikan legitimasi MK sebagai guardian of the constitution.
This study examines the role of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) in maintaining the constitutionality of public policies through judicial review, focusing on Decision No. 90/PUU-XXI/2023. In this ruling, the Court modified Article 169 point q of Law No. 7 of 2017 on Elections by adding an exception to the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates. The decision sparked controversy as the Court was perceived to have overstepped its authority as a negative legislator and acted instead as a positive legislator. This research employs a normative legal approach with qualitative analysis and is descriptive-explanatory in nature. The main finding reveals that the Court’s action was inconsistent with its previous jurisprudence and potentially undermines the rule of law, legal certainty, and judicial independence. Furthermore, ethical concerns and alleged conflicts of interest have exacerbated public distrust in the Court’s neutrality. Therefore, ethical reform, jurisprudential consistency, and institutional transparency are necessary to restore the legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the constitution.
