KEPASTIAN HUKUM BAGI BANK DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN NON EKSEKUTABEL (STUDI PUTUSAN NOMOR 14/PDT.BTH/2018/PN SNT)
Abstract
Studi pendalaman ini bertujuan mengkaji kepastian hukum bank selaku kreditur yang memegang objek jaminan Hak Tanggungan dalam situasi sengketa kepemilikan tanah yang menjadi objek jaminan. Kasus yang diteliti menunjukkan bahwa debitur menjaminkan Hak Guna Bangunan yang dibangun di atas tanah milik pihak lain yang sah terbukti memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Hal ini mengakibatkan Hak Tanggungan menjadi non eksekutabel, karena telah ada putusan inkracht yang mengesampingkan hak kreditur untuk eksekusi guna pelunasan utang. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dipadu dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditur tetap memiliki opsi hukum yang kuat dalam menuntut ganti rugi atau meminta pertanggungjawaban melalui negosiasi ulang terkait objek jaminan yang ditawarkan, selama kewajiban utang belum terpenuhi untuk mengamankan hak pelunasan utangnya.
ABSTRACT
This study aims to examine the legal certainty for banks as creditors holding collateral in the form of a Mortgage Right (Hak Tanggungan) in the context of land ownership disputes related to the collateral. The case under investigation reveals that the debtor pledged a Building Use Right (Hak Guna Bangunan) constructed on land owned by a third party, which is legally recognized with a valid Certificate of Ownership (Sertifikat Hak Milik/SHM). This situation resulted in the Mortgage Right becoming non-executable, as a final and binding court decision (inkracht) overruled the creditor's right to enforce the collateral for debt repayment. The research employs a juridical-normative method combined with a statutory approach and library research to gather data and draw conclusions. The findings suggest that the creditor still possesses strong legal options to claim compensation or seek accountability through renegotiation regarding the offered collateral, as long as the debt obligations remain unmet to secure the repayment of the debt.
