POLITIK KEKERABATAN DAN PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS: TABANAN)
Abstract
Studi ini merupakan analisis neo-institusionalisme terhadap permasalahan politik dinasti dalam kaitannya dengan perwujudan good governance di Kabupaten Tabanan. Sebagaimana diketahui bahwa pasca reformasi, Tabanan dipimpin oleh satu kelompok keluarga yang sama. Dengan berfokus pada sektor pelayanan kesehatan, studi ini akan melihat seberapa jauh politik dinasti memberi dampak terhadap sektor kebijakan publik dan perwujudan good governance. Secara umum, kebijakan pelayanan kesehatan yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Tabanan adalah kebijakan non-populis. Pemkab Tabanan lebih memilih membangun rumah sakit berstandar internasional dibandingkan dengan menyediakan layanan kesehatan gratis bagi warga miskin. Selama ini studi mengenai politik dinasti dan pengaruhnya terhadap sektor kebijakan publik di Tabanan dilihat sebagai permasalahan politis semata tanpa melihat kepada persoalan deep state structure, yakni fungsi normatif dan budaya di dalamnya. Studi ini menemukan bahwa terdapat pertentangan antara sociological instution, historical institution dengan rational choice institution dibalik kukuhnya politik dinasti dan pergumulan dalam mewujudkan good governance di Kabupaten Tabanan.
Kata kunci: Politik dinasti, good governance, neo-instutionalisme, kebijakan publik, Kabupaten Tabanan.
Downloads
References
Buku dan jurnal
BPS Tabanan. 2019. Statistik Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019. Tabanan: BPS Tabanan.
Evacahyani, Inten Sagung dan Nyoman Djinar Setiaina. 2015. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Tabanan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Unud, Vol. 3. No. 1.
Firnas, M. Adian dan Indah Wahyu Maesarini. 2011. “Evaluasi Reformasi Birokrasi: Masalah Politisasi Birokrasi dalam Politik Indonesia”. Jurnal Kajian dan
Manajemen PNS, Vol. 5. No. 2.
Irham, Muhamad Aqil. 2016. “Neo-KKN dan tantangan demokratisasi di Indonesia”. Analisis, No.1
March, James G. dan Johan P. Olsen. 1984. “The New Institutionalism: Organizational in Political Life. The American Political Science Review, Vol. 78. No. 3.
Mardiasmo, 2002. Otonomi Daerah & Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Andi Offset.
Nordholt, Henk Schulte dan Gerry van Klinken (Ed.). 2007. Politik Lokal di Indonesia.
Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
Purwaningsih, Titin. 2015. “ Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan”. Jurnal Politik, Vol.1, No. 1.
Purnawati, Desak Made Oka. 2012. “Polarisasi Geo Politik Kerjaan di Bali Abad VVIXX. Media Komunikasi FIS, Vol. 11 No.1.
Prianto, Andi Luhur. 2011. “Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik NeoLiberal”. Otoritas, Vol, 1 No. 1.
Ristanti, Ni Made Asih, Ni Kadek Sinarwati, dan Edy Sujana. 2014. “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance: Studi Kasus Pada Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan”. Jurnal Akuntansi Program S1, Vol. 2. No. 1.
Robinson, Geoffrey. 2005. Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik. Yogyakarta: LKis Yogyakarta.
Rosser, Andrew, Ian Wilson, dan Priyambudi Sulistiyanto. 2011. Leaders, ELites, and Coalitions: The Politics of Free Public Services in Desentralised Indonesia.
Research Paper: Developmental Leadership Program.
Rosser, Andrew, dan Ian Wilson. 2012. “Democratic Decentralisation and Pro-poor Policy Reform in Indonesia: The Politics of Health Insurance for the Poor in
Jembrana dan Tabanan”. Asian Journal of Social Science, Vol. 40. 126
https://www.nusabali.com/berita/2692/dari-bupati-pura-bupati-preman-hinggabupati-pengukir-sejarah
https://bali.antaranews.com/berita/39898/laporan-keuangan-tabanan-disclaimer
http://metrobali.com/bpk-beri-opini-disclaimer-laporan-keuangan-terkait-rsudtabanan/