IMPLEMENTASI PRINSIP MIRANDA RULES PADA PEMERIKSAAN TERSANGKA

Abstract

ABSTRAK

Tujuan studi ini untuk mengkaji satu dari aspek hukum pidana dan hak yang dimiliki tersangka diketahui dengan sebutan Miranda Rules. Berdasarkan hukum nasional Indonesia, aturan Miranda Rules tersebut secara esensi masuk ke dalam Bab VI UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tentang hak tersangka untuk mendapatkan kewajiban oleh pejabat terhadap setiap tahap interogasi pada proses peradilan sesuai tersedia pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menjamin hak tersangka dalam perbantuan oleh advokat jika terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukan tersangka dengan pidana mati atau hukuman dari putusan tersebut. 15 tahun atau lebih, atau bagi yang tak mampu diancam hukuman 5 tahun atau lebih tanpa didampingi pengacara, karena hak untuk berbuat hukum merupakan kewajiban untuk menunjuk kuasa hukum. Ketentuan ayat (1) Pasal 56 KUHAP dianggap sebagai sarana hukum formil atau pertimbangan hukum formil

Kata Kunci: Miranda Rules, KUHAP, Hak Tersangka

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine one aspect of criminal law and the rights possessed by the suspect known as the Miranda Rules. Based on Indonesian national law, the Miranda Rules essentially fall under Chapter VI of Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP), regarding the suspect's right to receive assistance from an officer at every stage of interrogation in the judicial process as provided in Article 56 paragraph (1) of the KUHAP. In accordance with Article 56 paragraph (1) of the KUHAP, which guarantees the suspect's right to assistance by a lawyer if proven to have committed a crime punishable by death or a sentence from that verdict. 15 years or more, or for those who are unable, threatened with a sentence of 5 years or more without being accompanied by a lawyer, because the right to act legally is an obligation to appoint a legal representative. The provision of paragraph (1) Article 56 of the Criminal Procedure Code (KUHAP) is considered a formal legal means or formal legal consideration.

Key Words: Miranda Rules, KUHAP, The Right of a Suspect