PERKAWINAN DENGAN KERIS : PERSPEKTIF HUKUM, PEREMPUAN DAN ANAK

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan dengan keris dari perspektif hukum, perempuan dan anak serta akibat hukum perkawinan dengan keris terhadap perempuan dan anak. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, analisis data bersifat kualitatif dengan teknik studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum adat Bali, perkawinan dengan keris merupakan perkawinan yang sah karena masih berlaku dan diakui oleh masyarakat Hindu di Bali. Hanya saja proses administrasi perkawinan ini akan mengalami permasalahan mengingat hukum nasional tidak mengatur atau mengenal perkawinan dengan simbolis. Perkawinan ini terhadap perempuan dapat memberikan perlindungan serta kepastian terhadap kehamilannya. Disisi lain juga telah melanggar hak nya sebagai perempuan. Terhadap anak yang dilahirkan, status dan kedudukannya menjadi rancu karena, dalam hukum adat Bali, anak tersebut merupakan anak yang sah. Namun, berdasarkan hukum nasional, merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin. Adanya ketentuan hukum adat Bali dan hukum nasional nampaknya telah membawa angin segar bagi status dan kedudukan bagi anak diluar kawin.

Kata Kunci: Perkawinan Dengan Keris, Hukum, Perempuan dan Anak.

ABSTRACT

The purpose of this study aims to determine marriage with keris from a legal perspective, women and children and the legal consequences of marriage with keris on women and children. The method of this study used is normative legal with a statute approach and conceptual approach. In this study, data analysis is qualitative with document study techniques. The results showed that in Balinese customary law, marriage with keris is a valid marriage because it is still valid and recognized by the Hindu community in Bali. It's just that the process of administering this marriage will experience problems considering that national law does not regulate or recognize marriage symbolically. This marriage for a woman can provide protection and certainty for her pregnancy. On the other hand, it has also violated her rights as a woman. For the child born, her status and position have become ambiguous because, according to Balinese customary law, the child is a legitimate child. However, according to national law, it is an illegitimate child or an out-of-wedlock child. The existence of provisions of Balinese customary law and national law seems to have brought fresh air to the status and position of children outside marriage.

Key Words: marriage with keris, law, women and children.