AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SECARA SEPIHAK

Abstract

Tujuan dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengkaji terkait dengan bagaimana bagaimana pengaturan hukum perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) dalam sistem hukum di Indonesia, serta untuk menganalisis apa akibat hukum yang ditimbulkan manakala perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tersebut dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana didukung dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun terkait dengan cara, isi dan syarat dari PPJB diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan beberapa peraturan-peraturan terkait. Akibat hukum yang ditimbulkan apabila PPJB ini dibatalkan secara sepihak akan berpotensi menimbulkan wanprestasi. Disamping itu pula pembatalan secara sepihak ini juga bertentangan dengan unsur naturalia, dimana unsur tersebut berlaku pula terhadap PPJB. Pemenuhan prestasi sebagaimana yang sudah tertuang didalam PPJB, mencantumkan secara detail apa yang menjadi syarat yang harus dipenuhi.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan Sepihak, Perjanjian Pengikatan Jual Beli

ABSTRACT

The aim of this paper is to examine the legal regulation of the agreement on the binding sale and purchase (PPJB) in the legal system of Indonesia and to analyze the legal consequences that arise when the PPJB is unilaterally canceled by one of the parties. This research employs a normative legal research method supported by an approach to legal regulations. The results indicate that the PPJB is not specifically regulated in Indonesian legislation. However, the manner, content, and requirements of the PPJB are governed by the Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata or KUHPerdata) and several related regulations. The legal consequences of unilaterally canceling the PPJB may potentially lead to a breach of contract (wanprestasi). Additionally, such unilateral cancellations are contrary to the naturalia elements, which also apply to the PPJB. The fulfillment of obligations, as outlined in the PPJB, specifies in detail the conditions that must be met.

Keywords: Legal Consequences, Unilateral Cancellation, Binding Sale and Purchase Agreement