KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE OLEH ANAK DI BAWAH UMUR: PERBANDINGAN INDONESIA DAN SINGAPURA
Abstract
ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis syarat sahnya perjanjian serta akibat hukum transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan pengaturan hukum Indonesia dan Singapura. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perbandingan, perundang-undangan dan kontekstual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) syarat sahnya perjanjian di Indonesia sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: (a) sepakat kedua belah pihak; (b) cakap; (c) sebab yang halal; dan (d) objek tertentu. Berdasarkan The Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, suatu perjanjian dapat terbentuk yaitu salah satu pihak membuat suatu “penawaran” atas beberapa barang maupun jasa, pihak atau pihak lain dapat “menerima” penawaran tersebut dan, dalam beberapa pertimbangan melewati antara para pihak. Lebih lanjut akibat hukum transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia yaitu terlihat tidak dipenuhinya syarat kecakapan (syarat subjektif) sehingga kontraknya menjadi dapat dibatalkan. Sedangkan di Singapura berdasarkan Pasal 35 (1) dari The Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2009, kontrak yang dibuat oleh anak di bawah umur yang telah mencapai usia 18 tahun akan berlaku seolah-olah ia telah mencapai usia dewasa. Dapat diasumsikan bahwa dalam konteks jual beli online sederhana selain yang berkaitan tanah atau hal-hal lain yang tercantum dalam Pasal 35 (4) dari the Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, dapat dilakukan oleh anak di bawah umur yang telah mencapai usia 18 tahun (terhitung sejak 1 Maret 2009) menurut hukum Singapura.
Kata Kunci: Anak, Indonesia, Keabsahan, Perjanjian Jual Beli Online, Singapura.
ABSTRACT
This article aims to analyze the legal terms of the agreement and the legal consequences of online buying and selling transactions carried out by minors based on Indonesian and Singaporean laws. This article uses normative research methods with comparative, statutory, and contextual approaches. The results of the research show that: (1) the requirements for an agreement to be valid in Indonesia are in accordance with Article 1320 of the Indonesian Civil Code, namely: (a) both parties agree; (b) proficient; (c) lawful reasons; and (d) certain objects. Based on The Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, an agreement can be formed, namely one party makes an "offer" for some goods or services, the other party or parties can "accept" the offer and, in some considerations, pass it between the parties. party. Furthermore, the legal consequence of online buying and selling transactions carried out by minors in Indonesia is that it appears that the proficiency requirements (subjective requirements) are not fulfilled so the contract becomes revocable. Whereas in Singapore, based on Article 35 (1) of The Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, as of March 1, 2009, contracts made by minors who have reached the age of 18 will apply as if they had reached adulthood. It can be assumed that in the context of simple online buying and selling other than those related to land or other matters listed in Article 35 (4) of the Statutes of the Republic of Singapore Civil Law Act 1909, minors who have reached the age of 18 years of age (as of 1 March 2009) according to Singapore law.
Key Words: Minors, Indonesia, Agreements, Buy and Sell Online, Singapore.
