Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia
Abstract
Penipuan sebagai kejahatan keuangan dalam beberapa kasus berkembang menjadi kejahatan skala masif di Indonesia. Artikel ini menyajikan kajian terhadap kasus-kasus penipuan yang masif tersebut yang dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Kajian dimulai dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta literatur hukum terkait. Selanjutnya dilakukan analisis dan interpretasi yang bertujuan mengidentifikasi karakteristik kasus-kasus penipuan berskala massif, berikut problematika yang dihadapi para korban, serta terakhir merumuskan preskripsi mengenai sistem pemulihan kerugian bagi para korban tersebut. Hasil kajian menunjukkan penipuan masif di Indonesia berkarakteristik pokok pada hubungan awal keperdataan (bisnis) yang dibentuk sebelumnya antara pelaku dan korban. Pada hubungan tersebut, pelaku kejahatan melakukan kegiatan penghimpunan dana yang besar dari masyarakat dengan modus skema ponzi atau money game yang disertai dengan pengelolaan keuangan korporasi yang tidak profesional dan transparan. Problematika timbul pada upaya pemulihan kerugian para korban, utamanya karena kompleksitas dan tumpang tindihnya ketentuan pemulihan kerugian beserta implikasi hukumnya. Untuk menyelesaikan problematika ini, maka dapat dirumuskan suatu konsep sistem integratif dengan memadukan fitur-fitur pada hukum acara perdata dan pidana, prosedur kepailitan, dan sistem restitusi korban, yang mampu mendukung dan memperkuat penyelesaian pemulihan kerugian yang adil bagi korban. Tahapan sistem ini secara teknis terdiri atas penyusun permohonan restitusi yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pemeriksaan restitusi pada sidang pengadilan bersama dengan pemeriksaan perbuatan dan kesalahan pelaku kejahatan, dilanjutkan dengan penjatuhan pemidanaan restitusi serta perampasan aset. Terakhir, pemberesan harta kekayaan pelaku dan pembayaran kerugian sebagai pemulihan korban.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Daftar Pustaka/Daftar Referensi
Buku
Dignan, J. (2005). Understanding Victims and Restorative Justice. New York: Open University Press.
Boland, M. L. (2008). Crime Victim’s Guide to Justice. Nappervile: Sphinx Publishing.
Subhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Sjahdeini, S. R. (2009). Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Duff, R.A., & Green, S.P. (2011) The Philosopial Foundation of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.
Brun, J.P., Larissa, G., Scott, C., & Stephenson, K.M. (2011). Asset Recovery Handbook, A Guide for Practitioners. Washington D C: the International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.
Harahap, Y. (2016). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal
Bell, R.E. (2000). Proving the Criminal Origin of Property in Money‐Laundering Prosecutions. Journal of Money Laundering Control, 4 (1), 12–25, DOI: https://doi.org/10.1108/eb027258.
Gravin, M., & Clair, S.L. (2013). Ensuring Full Restitution for Crime Victims: Polyvictims as a Case Study in Overcoming Causation Challenges. Victim Law Bulletin, National Crime Victim Law Institute, July 2013, 1-10.
Button, M., Lewis, C., & Tapley J. (2014). Not a Victimless Crime: The Impact of Fraud on Individual Victims and Their Families. Security Journal, 27 (1), 36-54, DOI: https://doi.org/10.1057/sj.2012.11.
Primantasari, A.A.A., & Sarna, K. (2014). Upaya Menanggulangi Investasi Bodong. Kertha Semaya, 2(3): 108-115.
Meliala, N.C. (2015). Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Pidana. Veritas et Justitia, 1 (1), 111-135, DOI: https://doi.org/10.25123/vej.1419.
Muhaimin. (2016). Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16 (2), 215–230, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.215-230.
Deason, S.R., Rajgopal, S., & Waymire, G.B. (2015). Who gets swindled in Ponzi Schemes. SSRN Electronic Journal, 3 (1), 1-40, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2586490.
Gennaioli, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (2015). Money Doctors. The Journal of Finance. 70 (1), 91-114, DOI: https://doi.org/10.1111/jofi.12188.
Wulf, A. J. (2016). The Contribution of Empirical Research to Law. The Contribution of Empirical Research to Law. Journal Jurisprudence, 29, 2016, 29-49. DOIhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3542277.
Bekiaris, M., & Papachristou, G. (2017). Corporate and Accounting Fraud: Types, Causes and Fraudster’s Business Profile. Corporate Ownership and Control, 15 (1), 467–475, DOI: 10.22495/cocv15i1c2p15.
Carey, C., & Webb, J.K. (2017). Ponzi Schemes and the Roles of Trust Creation and Maintenance. Journal of Financial Crime, 24 (4), 589–600, DOI: https://doi.org/10.1108/JFC-06-2016-0042.
Jerman, H. (2017). Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13 (25), 149-161, DOI: https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2228.
Laing, L. (2017). Secondary Victimization: Domestic Violence Survivors Navigating the Family Law System. Violence Against Women, 23 (11), https://doi.org/10.1177/1077801216659942.
Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan terhadap Korban Investasi Bodong. Lex Administratum, 5 (1), 108-115.
Martin, K.D., Smith, S.S., & Still, W (2017). Shackled to Debt: Criminal Justice Financial Obligations and the Barriers to Re-Entry They Create. New Thinking in Comunity Correction, January (4), 1-26.
Pamungkas, H.P. (2017). Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, 5(16).
Ali, M., & Wibowo, A (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. Yuridika, 33 (2), 260-289 DOI: http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414.
Wibowo, A.P.S., & Windari, R (2019). The Role of Victim and Witnesses Protection Agency in Achieving Sustainable Development Goals: The Best Practice of Indonesia. Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019), 166–174. Paris, France: Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/article/ 125922720.
Samudra, A.H. (2019). Redressing The Online Transaction Fraud Victim Treatment and Interest Fulfillment in Criminal Justice System. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49 (3), 650–660, DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2192,.
Surahmi, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang). Jurnal Thengkyang, 2(1), 85-104.
Brenner, L., Meyll, T., Stolper, O., & Walter, A. (2020). Consumer Fraud Victimization and Financial Well-being. Journal of Economic Psychology, 76 (C), DOI: https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102243
Online/ World Wide Web
United Nations and the Rule of Law. (2015). Environmental Law. Retrieved from https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/land-property-environment/environmental-law/, diakses 6 Mei 2018.
Aitken, R. (2018). After U.S. SEC Shuts Down $85M Ponzi Scheme, Can They Ever Be Eradicated?” Retrieved from https://www.forbes.com/ sites/rogeraitken/2018/05/04/after-u-s-sec-shuts-down-85m-ponzi-scheme-can-they-ever-be-eradicated/, diakses 12 November 2019..
Birdieni, M.A.R., & Birny. (2013). Tipu-Tipu Investasi Emas Berkedok Syariah. Retrieved from https://www.gatra.com/detail/news/25595-tipu-tipu-investasi-emas-berkedok-syariah/, diakses 12 November 2019..
Darmajati, D. (2018). Trio Penipu Calon Tamu Allah Abu Tours PT SBL First Travel. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3935516/trio-penipu-calon-tamu-allah-abu-tours-pt-sbl-first-travel, diakses 12 November 2019.
Erdianto, K. (2017). Menelusuri Aliran Dana Jemaah Dan Sisa Aset Bos First Travel.” Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2017/08/30/07132131/menelusuri-aliran-dana-jemaah-dan-sisa-aset-bos-first-travel?page=all, diakses 13 November 2019.
Hurst, Mike. (2018). Lamar Adams Sentenced to 20 Years in Probable Largest Ponzi Scheme in State History. https://www.jacksonfreepress.com/news/2018/oct/30/lamar-adams-sentenced-20-years-probable-largest-po/, diakses 11 November 2019.
Liputan 6. (2013). Fakta Menggelitik Dari Penipuan Investasi Emas GTI Syariah. Retrieved from https://www.liputan6.com/bisnis/read/527856/fakta-menggelitik-dari-penipuan-investasi-emas-gti-syariah, diakses 11 November 2019.
Prabowo, D. (2019). Aturan Yang Sebabkan Aset First Travel Disita Negara Dan Polemiknya. Retrieved from: https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/11215191/aturan-yang-sebabkan-aset-first-travel-disita-negara-dan-polemiknya?page=all, diakses 23 November 2019.
Saputra, A. (2019). “Babak Baru Sengketa Aset Koperasi Pandawa Rp 3,3 Triliun.” Detiknews. 2019. https://news.detik.com/berita/d-4534163/babak-baru-sengketa-aset-koperasi-pandawa-rp-33-triliun, diakses 15 November 2019..
Syle Febrina Laureno. (2019). Ini 12 Koperasi Abal-Abal Yang Bikin Buntung.” Detikfinance. https://finance.detik.com/moneter/d-, diakses November 11, 2019.
Peraturan Perundang-Undangan
Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 198/Pid.B/2015/PN. Bdg.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 238/PID.SUS/ 2015/PT.Bdg.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173 K/Pid.Sus/2016.
Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.
utusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1235/Pid.B/2018/PN Mks.
Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN. Dpk.,
Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 84/Pid.B/2018/PN. Dpk.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.195/Pid/2018/PT. Bdg.
Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 3096 K/Pid.Sus/2018.
Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 3095 K/Pid.Sus/2018.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 37/Pid.Sus/2018/PTBdg.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1208 K/Pid.Sus/2018.
Buku
Dignan, J. (2005). Understanding Victims and Restorative Justice. New York: Open University Press.
Boland, M. L. (2008). Crime Victim’s Guide to Justice. Nappervile: Sphinx Publishing.
Subhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Sjahdeini, S. R. (2009). Hukum Kepailitan: Memahami UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
Duff, R.A., & Green, S.P. (2011) The Philosopial Foundation of Criminal Law. Oxford: Oxford University Press.
Brun, J.P., Larissa, G., Scott, C., & Stephenson, K.M. (2011). Asset Recovery Handbook, A Guide for Practitioners. Washington D C: the International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank.
Harahap, Y. (2016). Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Jurnal
Bell, R.E. (2000). Proving the Criminal Origin of Property in Money‐Laundering Prosecutions. Journal of Money Laundering Control, 4 (1), 12–25, DOI: https://doi.org/10.1108/eb027258.
Gravin, M., & Clair, S.L. (2013). Ensuring Full Restitution for Crime Victims: Polyvictims as a Case Study in Overcoming Causation Challenges. Victim Law Bulletin, National Crime Victim Law Institute, July 2013, 1-10.
Button, M., Lewis, C., & Tapley J. (2014). Not a Victimless Crime: The Impact of Fraud on Individual Victims and Their Families. Security Journal, 27 (1), 36-54, DOI: https://doi.org/10.1057/sj.2012.11.
Primantasari, A.A.A., & Sarna, K. (2014). Upaya Menanggulangi Investasi Bodong. Kertha Semaya, 2(3): 108-115.
Meliala, N.C. (2015). Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban dan Pelaku Pidana. Veritas et Justitia, 1 (1), 111-135, DOI: https://doi.org/10.25123/vej.1419.
Muhaimin. (2016). Keberadaan Hakim Komisaris dan Transparansi Dalam Proses Penyidikan.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16 (2), 215–230, DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.215-230.
Deason, S.R., Rajgopal, S., & Waymire, G.B. (2015). Who gets swindled in Ponzi Schemes. SSRN Electronic Journal, 3 (1), 1-40, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2586490.
Gennaioli, N., Shleifer, A., & Vishny, R. (2015). Money Doctors. The Journal of Finance. 70 (1), 91-114, DOI: https://doi.org/10.1111/jofi.12188.
Wulf, A. J. (2016). The Contribution of Empirical Research to Law. The Contribution of Empirical Research to Law. Journal Jurisprudence, 29, 2016, 29-49. DOIhttp://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3542277.
Bekiaris, M., & Papachristou, G. (2017). Corporate and Accounting Fraud: Types, Causes and Fraudster’s Business Profile. Corporate Ownership and Control, 15 (1), 467–475, DOI: 10.22495/cocv15i1c2p15.
Carey, C., & Webb, J.K. (2017). Ponzi Schemes and the Roles of Trust Creation and Maintenance. Journal of Financial Crime, 24 (4), 589–600, DOI: https://doi.org/10.1108/JFC-06-2016-0042.
Jerman, H. (2017). Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13 (25), 149-161, DOI: https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.2228.
Laing, L. (2017). Secondary Victimization: Domestic Violence Survivors Navigating the Family Law System. Violence Against Women, 23 (11), https://doi.org/10.1177/1077801216659942.
Mantulangi, N. (2017). Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan terhadap Korban Investasi Bodong. Lex Administratum, 5 (1), 108-115.
Martin, K.D., Smith, S.S., & Still, W (2017). Shackled to Debt: Criminal Justice Financial Obligations and the Barriers to Re-Entry They Create. New Thinking in Comunity Correction, January (4), 1-26.
Pamungkas, H.P. (2017). Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang (Studi Kasus di Polresta Bandar Lampung). Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, 5(16).
Ali, M., & Wibowo, A (2018). Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. Yuridika, 33 (2), 260-289 DOI: http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7414.
Wibowo, A.P.S., & Windari, R (2019). The Role of Victim and Witnesses Protection Agency in Achieving Sustainable Development Goals: The Best Practice of Indonesia. Proceedings of the 2nd International Conference on Indonesian Legal Studies (ICILS 2019), 166–174. Paris, France: Atlantis Press. https://www.atlantis-press.com/article/ 125922720.
Samudra, A.H. (2019). Redressing The Online Transaction Fraud Victim Treatment and Interest Fulfillment in Criminal Justice System. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 49 (3), 650–660, DOI: http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2192,.
Surahmi, M. (2019). Perlindungan Hukum bagi Korban Penipuan Investasi (Studi Kasus di Kota Palembang). Jurnal Thengkyang, 2(1), 85-104.
Brenner, L., Meyll, T., Stolper, O., & Walter, A. (2020). Consumer Fraud Victimization and Financial Well-being. Journal of Economic Psychology, 76 (C), DOI: https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102243
Online/ World Wide Web
United Nations and the Rule of Law. (2015). Environmental Law. Retrieved from https://www.un.org/ruleoflaw/thematic-areas/land-property-environment/environmental-law/, diakses 6 Mei 2018.
Aitken, R. (2018). After U.S. SEC Shuts Down $85M Ponzi Scheme, Can They Ever Be Eradicated?” Retrieved from https://www.forbes.com/ sites/rogeraitken/2018/05/04/after-u-s-sec-shuts-down-85m-ponzi-scheme-can-they-ever-be-eradicated/, diakses 12 November 2019..
Birdieni, M.A.R., & Birny. (2013). Tipu-Tipu Investasi Emas Berkedok Syariah. Retrieved from https://www.gatra.com/detail/news/25595-tipu-tipu-investasi-emas-berkedok-syariah/, diakses 12 November 2019..
Darmajati, D. (2018). Trio Penipu Calon Tamu Allah Abu Tours PT SBL First Travel. Retrieved from https://news.detik.com/berita/d-3935516/trio-penipu-calon-tamu-allah-abu-tours-pt-sbl-first-travel, diakses 12 November 2019.
Erdianto, K. (2017). Menelusuri Aliran Dana Jemaah Dan Sisa Aset Bos First Travel.” Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2017/08/30/07132131/menelusuri-aliran-dana-jemaah-dan-sisa-aset-bos-first-travel?page=all, diakses 13 November 2019.
Hurst, Mike. (2018). Lamar Adams Sentenced to 20 Years in Probable Largest Ponzi Scheme in State History. https://www.jacksonfreepress.com/news/2018/oct/30/lamar-adams-sentenced-20-years-probable-largest-po/, diakses 11 November 2019.
Liputan 6. (2013). Fakta Menggelitik Dari Penipuan Investasi Emas GTI Syariah. Retrieved from https://www.liputan6.com/bisnis/read/527856/fakta-menggelitik-dari-penipuan-investasi-emas-gti-syariah, diakses 11 November 2019.
Prabowo, D. (2019). Aturan Yang Sebabkan Aset First Travel Disita Negara Dan Polemiknya. Retrieved from: https://nasional.kompas.com/read/2019/11/20/11215191/aturan-yang-sebabkan-aset-first-travel-disita-negara-dan-polemiknya?page=all, diakses 23 November 2019.
Saputra, A. (2019). “Babak Baru Sengketa Aset Koperasi Pandawa Rp 3,3 Triliun.” Detiknews. 2019. https://news.detik.com/berita/d-4534163/babak-baru-sengketa-aset-koperasi-pandawa-rp-33-triliun, diakses 15 November 2019..
Syle Febrina Laureno. (2019). Ini 12 Koperasi Abal-Abal Yang Bikin Buntung.” Detikfinance. https://finance.detik.com/moneter/d-, diakses November 11, 2019.
Peraturan Perundang-Undangan
Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847 Tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.
Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 198/Pid.B/2015/PN. Bdg.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 238/PID.SUS/ 2015/PT.Bdg.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173 K/Pid.Sus/2016.
Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.
utusan Pengadilan Negeri Makasar No. 1235/Pid.B/2018/PN Mks.
Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 83/Pid.B/2018/PN. Dpk.,
Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 84/Pid.B/2018/PN. Dpk.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.195/Pid/2018/PT. Bdg.
Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 3096 K/Pid.Sus/2018.
Putusan Mahkamah Agung Indonesia No. 3095 K/Pid.Sus/2018.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 37/Pid.Sus/2018/PTBdg.
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 1208 K/Pid.Sus/2018.
Published
2020-12-31
How to Cite
SETIAWAN, Peter Jeremiah.
Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif di Indonesia.
Kertha Patrika, [S.l.], v. 42, n. 3, p. 230 - 257, dec. 2020.
ISSN 2579-9487.
Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/61217>. Date accessed: 24 nov. 2024.
doi: https://doi.org/10.24843/KP.2020.v42.i03.p02.
Issue
Section
Articles
