Sistem Rekrutmen Politik Otonomi Khusus Papua

Abstract

ABSTRAK

Dalam perspektif hukum Keputusan serta Ketetapan MPR yang antara lain menekankan pentingnya segera memadankan Otonomi Khusus melalui pengesahan suatu undang-undang tentang Otsus bagi Provinsi Irian Jaya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, merupakan pangkal tolak diambilnya kebijakan pemberian Otsus bagi Provinsi Papua. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji sejauh mana Otonomi Khusus yang telah disahkan dapat berhasil memberikan peluang yang besar bagi Orang Asli Papua (OAP) dalam ranah politik baik secara fisik maupun gagasan dalam kemajuan politik ditanah Papua. Penulisan ini didasarkan pada metode Yuridis Normatif, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yakni berfokus pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum primer yang telah dikumpulkan diolah, dianalisis dan jabarkan serta diinterprestasikan dalam penelitian ini. Otsus yang telah diberikan kepada Provinsi Papua sebagai sebuah harapan perubahan yang besar sejauh ini terlihat masih belum sanggup untuk banyak memberikan perubahan – perubahan yang signifikan, terlebih dalam ranah politik, ini juga dikarenakan implementasi Otonomi Khusus sejak awal adalah suatu hal yang baru di negara Indonesia. Hal ini pasti menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dalam pelaksanaannya. Mereka perlu mendapat penjelasan, agar dalam pelaksanaannya bisa mencapai tujuannya.

Kata Kunci: Otonomi Khusus, Papua, Perubahan, Politik.

ABSTRACT

In a legal perspective, the MPR Decree and Decree, which, among other things, emphasizes the importance of immediately matching Special Autonomy through the passage of a law on Special Autonomy for the Province of Irian Jaya by taking into account the aspirations of the people, is the starting point for adopting the policy of granting Special Autonomy for Papua Province. The purpose of this paper is to examine the extent to which Special Autonomy which has been passed has succeeded in providing great opportunities for Indigenous Papuans (OAP) in the political realm, both physically and in ideas of political progress in the Papuan land. This writing is based on the juridical normative method, with a statute approach, which focuses on the relevant statutory regulations. Primary legal materials that have been collected are processed, analyzed and described and interpreted in this study. The special autonomy that has been given to Papua Province as a hope for big changes so far has not been able to provide many significant changes, especially in the political sphere, this is also because the implementation of Special Autonomy from the beginning is something new in the country of Indonesia. This certainly creates confusion for the implementer in its implementation. They need an explanation, so that in doing so they can achieve their goals.

Keywords: Special Autonomy, Papua, Changes, Politic.