Analisis Yuridis Pemilihan Kepala Desa Berbasis E-Voting pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jembrana

Abstract

Abstrak

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian kepustakaan. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka yang dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, aturan dan dokumen yang berlaku terkait dengan aturan tata cara pemilihan kepala desa berbasis e-voting di Kabupaten Jembrana. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian di analisis dengan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum secara kualitatif yaitu menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Hasil dan kesimpulan dari penelitian hukum ini adalah bahwa tindakan hukum yang dilakukan Kepala Daerah Kabupaten Jembrana untuk menerapkan e-voting dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Jembrana adalah dengan melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Pasal 88 UU 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, dan pada tanggal 30 Maret 2010 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penggunaan e-voting adalah konstitusional sepanjang tidak melanggar asas Pemilu yang luber dan jurdil maka e-voting bisa dilakukan pada skala lebih luas di antaranya Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada). Sehingga dengan dikeluarkannya keputusan ini, bisa dijadikan dasar hukum untuk melaksanakan pemilihan kepala desa dengan sistem e-voting. Kemudian adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dengan sistem e-voting di Kabupaten Jembrana adalah Faktor Politik, Faktor Ekonomi, Faktor Sosial dan Faktor Alam.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, E-Voting, Dasar Hukum

Abstract

This legal research is a normative legal research conducted through literature review. This study uses a statutory approach and a conceptual approach. The technique of collecting legal materials in this study uses the literature study technique which is carried out to find various concepts, theories, principles, rules and documents related to the rules of procedure for e-voting-based village head elections in Jembrana Regency. Legal
materials obtained from the research results are analyzed using legal material processing techniques
qualitatively, namely describing quality materials in the form of regular, sequential, logical, non-overlapping,
and effective sentences, thus making it easier to understand and interpret data. The conclusion of this legal
research is that the legal action taken by the Regional Head of Jembrana Regency to implement e-voting in the
election of village heads in Jembrana Regency is by making a request to the Constitutional Court to conduct
Pasal 88 UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , and on the date March 30, 2010 through
Decision of the Constitutional Court Number 147 / PUU-VII / 2009, the Constitutional Court ruled that the use of e-voting is constitutional as long as it does not violate the principles of langsung umum bebas rahasia  (luber), jujur dan adil (jurdil) then e-voting can be done on a broader scale including head elections regions and deputy regional heads (Pemilukada). So with the issuance of this decision, it can be used as a legal basis for carrying out village head elections through an e-voting system. Besides, the factors that influence the implementation of the election of the Village Head by e-voting system in Jembrana Regency are Political Factors, Economic Factors, Social Factors and Natural Factors.

Keywords: General Election, E-Voting, Legal Basis