EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGGUNAAN SAMPAH PLASTIK

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (UUPS) telah efektif dalam pencegahan penggunaan plastik dan peran pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait pembatasan penggunaan sampah plastik. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.Hasil studi menunjukkan bahwa UUPS belum bisa berlaku efektif karena dalam Undang-Undang ini tidak secara spesifik menyebutkan pengertian dari sampah plastik, larangan penggunaan sampah plastik dan juga ketentuan apabila ada yang melanggar penggunaan sampah plastik akan dikenakan sanksi bagaimana. Peran pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait pembatasan penggunaan sampah plastik pada Provinsi Bali yaitu dengan menetapkan peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 mengenai Pembatasan Penggunaan Sampah Plastik. Adapun peranan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan peraturan terkait dengan pembatasan penggunaan sampah plastik khususnya di kota Denpasar, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi ke masing-masing pasar, UMKM yang berada di kota Denpasar terkait pembatasan penggunaan sampah plastik, dan juga alternatif yang bisa diberikan untuk menghentikan penggunaan sampah plastik. Namun apabila dalam implementasinya masih banyak yang melanggar maka akan dikenakan sanksi administrasi, perdata, pidana.

This study aims to determine whether Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management (UUPS) has been effective in preventing the use of plastic and the role of the government in maximizing the application of regulations related to the restriction of the use of plastic waste. This study uses the normative-empirical legal research method, namely legal research regarding the application of normative legal provisions in action to any particular legal event that occurs in society. from plastic waste, the ban on the use of plastic waste and also provisions if someone violates the use of plastic waste what sanctions will be imposed. The government's role in maximizing the implementation of regulations related to limiting the use of plastic waste in the Province of Bali is by stipulating the Mayor's Regulation Number 36 of 2018 concerning Reducing the Use of Plastic Bags, and Bali Governor's Regulation Number 97 of 2018 concerning Restrictions on the Use of Plastic Waste. The government's role in maximizing the application of regulations related to the restriction of the use of plastic waste, especially in the city of Denpasar, is by conducting outreach to each market, MSMEs in Denpasar regarding restrictions on the use of plastic waste, and also alternatives that can be given to stop the use of plastic waste. plastic waste. However, if in its implementation there are still many who violate it will be subject to administrative, civil, and criminal sanctions.