HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA HUKUM ADAT BALI DALAM PERSPEKTIF GENDER

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kedudukan perempuan dalam hak waris pada hukum adat dalam perspektif kesetaraan gender dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum , dan pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk kemudian menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa terdapat perkembangan hak mewaris anak perempuan,yang terbagi atas sebelum 1900 dan sesudah 1900 serta dikeluarkan Keputusan Majelis Umum MUDP Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, hasil pesamuhan MUDP tersebut hanya dapat digunakan sebagai rujukan oleh hakim dalam perkara yang berkaitan dengan hak waris anak perempuan dalam hukum adat Bali,sehingga perkembangan tersebut bersifat kasuistis.Pada aspek kesetaraan gender telah tercermin secara normatif dengan dikeluarkannya Keputusan MUDP tersebut karena atas perubahan kedudukan inipun membawa konsekuensi perubahan hak atas perempuan dari hak menikmati menjadi hak memiliki terhadap harta warisan.

Kata Kunci: Anak Perempuan, Hak Waris, Hukum Adat Bali, Gender

ABSTRACT

This paper aims to study the development of the position of women in the right to bequeath to customary law in the perspective of gender equality using normative law research. There are also approaches used, namely legal approaches, legal concept approaches, and case approaches and using primary and secondary legal materials to then use descriptive analysis techniques. The results of the discussion showed that there was a development of the right to bequeath girls, which was divided over before 1900 and after 1900 and issued the Decision of the General Assembly of MUDP Bali Number 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, the results of the mudp settlement can only be used as a reference by the judge in cases related to the inheritance of girls in Balinese customary law, so that the development is kasuistis. The aspect of gender equality has been reflected normatively with the issuance of the MUDP Decision because this change of position also brings the consequences of changing the right to women from the right to enjoy to the right to own property.

Keywords: Woman, Inheritance Rights, Balinese Customary Law