Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dipailitkan

indonesia

Abstract

Abstract

The right of encumbrance is one kind of guarantees that the debtor can promise to the creditor. In fulfillment of achievements not close possible constraints experienced by debtor. A debtor can be declared bankrupt and may result in a loss of management rights to his/her assets. This raises the limitation of the execution rights of separatist creditors as stipulated in article 56 paragraph (1) of the Bankruptcy Act governing the suspension of the right to execute the warranty object. So it can be assumed that there is a conflict of norms between article 14 of the encumbrance right and article 55 paragraph (1) of the Bankruptcy Act with section article 56 paragraph (1) of the Bankruptcy Act. The focus of the problem of research is how to execute the right to comply with the act of Liability and the Bankruptcy Act? And is it fair for the holders of the rights and other creditors in the case of bankruptcy? The purpose of this study is to know how the right to execute the rights in accordance with the Encumbrance Rights and Bankruptcy Act and to know the justice of the debt collectors as the rightsholders with other creditors. The type of research is normative research. Conclusion is the Bankruptcy Act due to the nature of lex specialist on the execution of the guarantee in the case of bankruptcy and stay to protect all interests of the creditors recognized in a bankruptcy case.

Keywords: execution, encumbrance right, bankcrupty.

Abstrak

Hak Tanggungan merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dapat dijanjikan oleh debitor kepada kreditor. Dalam pemenuhan prestasi tidak menutup kemungkinan adanya kendala-kendala yang dialami oleh debitor. Seorang debitor dapat dinyatakan pailit dan dapat berakibat hilangnya hak kepengurusan atas harta kekayaannya yang pastinya berdampak terhadap Hak Tanggungannya. Hal ini menimbulkan pembatasan hak eksekusi kreditor separatis sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang mengatur penangguhan hak eksekusi obyek jaminan. Sehingga dapat diasumsikan adanya konflik norma antara pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan dan pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dengan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Sehingga yang menjadi fokus permasalahan penelitian adalah bagaimana eksekusi hak tanggungan sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan? Dan apakah hal tersebut adil bagi si pemegang hak tanggungan dan kreditor lainnya dalam perkara kepailitan? Adapun tujuan pendalaman studi ini adalah untuk menyelami bagaimana eksekusi hak tanggungan sesuai Undang-Undang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Kepailitan dan mengetahui keadilan bagi penagih utang selaku pemegang hak tanggungan dengan kreditor lainnya dengan melihat kerangka konsep adanya penangguhan hak. Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif. Kesimpulan adalah eksekusi dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan dikarenakan sifatnya lex specialis atas eksekusi jaminan dalam perkara kepailitan dan adanya penangguhan hak untuk melindungi seluruh kepentingan para kreditor yang diakui dalam perkara kepailitan.

Kata Kunci: Eksekusi, Hak Tanggungan, Pailit.