Quo Vadis Haluan Negara Indonesia kedepan?

Abstract

Adapun usulan penelitian ini akan berfokus terhadap pengaturan haluan negara pasca Amandemen UUD NRI 1945, sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengadopsi keberadaan haluan negara mengacu pada praktik Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR namun bergeser menjadi undang-undang dan peraturan presiden beserta peraturan daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini menjadi persoalan ketatanegaraan akibat ketidaksinkronan, ketidaksinambungan dan tidak komprehensifnya perencanaan pembangunan nasional dengan haluan negara yang ada saat ini. Tujuan tulisan ini adalah mengkaji dan membangun model haluan negara yang tepat menurut pendekatan historis ketatanegaraan dan juga pendekatan teoritis perihal penempatan haluan negara kedepan. Usulan penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Hasil yang ditemukan bahwa Ketetapan MPR masih relevan dijadikan opsi model haluan negara yang dapat dibenarkan baik dari aspek historis dan aspek teoritis. Perencanaan pembangunan nasional harus ditempatkan pada aturan pokok negara yang substansinya mencakup pokok-pokok arah pembangunan nasional dan akhirnya menjadi haluan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah. Usulan penelitian ini perlu menegaskan penempatan posisinya dalam ranah akademis untuk mengkaji persoalan yang muncul sebagai resultan terhadap mekanisme yang telah disusun saat ini/berlaku dalam sistem legislasi nasional, dan sebagai masukan keilmiahan diperlukan perbaikan terhadap kondisi eksisting saat ini dengan kajian akademis yang memberikan suatu penataan rekomendatif terhadap haluan negara khususnya kaitan dengan perencanan pembangunan hukum nasional yang komprehensif dan sinergitas. Penelitian ini merupakan riset yang berfokus pada taraf prinsip dasar, formulasi konsep, dan pembuktian konsep/proof of concept.