Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu di Bali

Abstract

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji hak yang dimiliki masyarakat kurang mampu dalam pemenuhan bantuan di bidang hukum dan menganalisis tanggungjawab Pemerintah Tingkat Daerah dalam pemenuhan bantuan di bidang hukum pada masyarakat yang tergolong kurang mampu. Metode penelitian hukum normative digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan perundang-undangan (The Statue Approach), pendekatan konsep (The Conceptual Approach) dan Pendekatan Frasa (Words & Phrase Approach) dan menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini menyajikan hasil berupa hak masyarakat tidak mampu dalam pememenuhan bantuan hukum diatur dalam konstitusi Negara Republic Indonesia tepatnya pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 pada pokoknya merumuskan kedudukan warga negara sama dihadapan hukum dan tanpa terkecuali namun realisasinya tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Pemerintah di tingkat daerah dalam pemenuhan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUBH belum mampu dilaksanakan dengan maksimal, frasa ‘dapat’ dalam Pasal 19 ayat (1) UUBH di interpretasikan tersedia pilihan bagi daerah untuk mengatur atau tidak pemberian bantuan hukum pada Perda. Pemerintah Daerah harus menuangkan tanggungjawabnya sebagai pelaksanaan desentralisasi dalam legal policy dengan membentuk Perda yang memuat pengaturan mengenai bantuan di bidang hukum terhadap masyarakat tergolong kurang mampu sebagai wujud pengamalan sebagaimana diamankan dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan perlu adanya perubahan terhadap frasa ‘dapat’ dalam Pasal 19 ayat (1) UUBH agat tidak menimbulkan multi tafsir.