Model Pengaturan Kekayaan Intelektual Komunal Berbasis Benefit Sharing Dalam Menunjang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan model pengaturan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berbasis benefit sharing yang potensial sebagai pendukung kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif baik di tingkat lokal Bali, Indonesia, maupun global. Perlindungan berbasis Benefit-Sharing menjadi urgen untuk diperjuangkan sebagai upaya responsif khususnya terhadap perlindungan Pengetahuan Tradisional dan folklore yang diamanatkan oleh WTO Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, IP/C/370/Rev.1 dalam hal belum diaturnya Benefit Sharing dalam perjanjian internasional tentang Kekayaan Intelektual (KI) agar dimaksimalkan pengaturannya melalui sistem hukum kekayaan intelektual negara anggota dan sistem perlindungan Sui generis. Penelitian ini menggunakan metode socio-legal research, secara komprehensif mengkaji hukum dengan bantuan ilmu interdisipliner, dalam konteks ini: ilmu sosial, budaya, ekonomi, eksakta serta ilmu teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Indonesia sudah harmoni dengan IP/C/370/Rev.1, diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan baik yang spesifik membahas KIK maupun tercantum dalam beberapa pasal dalam perundang-undangan mengenai KI. Ketentuan tentang benefit sharing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang Paten serta pada PP No. 56 Tahun 2022 Tentang KIK. Namun belum mengatur secara eksplisit tentang subyek hukum yang wajib memberikan pembagian manfaat berkaitan dengan penggunaan KIK secara komersial. Studi empiris di Bali juga menunjukkan bahwa pemerintah bekerjasama bersama dengan masyarakat kustodian, serta akademisi  telah melakukan usaha pelindungan KIK melalui kegiatan inventarisasi dan pencatatan KIK. Data tentang KIK dari Bali yang sudah tercatatkan tersedia dalam pangkalan data nasional KIK. Namun demikian, terkait perlindungan benefit sharing belum secara keseluruhan memahami pengaturannya dalam kaitannya dengan pemanfaatan secara komersial dalam menunjang pariwisata dan ekonomi kreatif. Model pengaturan benefit-sharing  yang berkeadilan menjadi penting dikedepankan  secara eksplisit  yang menentukan: subyek hukum  yang wajib memberikan pembagian manfaat, mekanisme kontrak, serta  peran Lembaga Menejemen Kolektif menjadi relevan diformulasikan dan diatur terkait perlindungan KIK.