Revitalisasi Peranan Bank Perkreditan Rakyat Menjadi Bank Perekonomian Rakyat Sebagai Penggerak Roda Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah

Abstract

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa kesiapterapan revitalisasi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK).  Secara lebih spesifik akan mengkaji revitalisasi pada BPR berkaitan dengan perubahan-perubahan dari nomenklatur, segi kebijakan, tata kelola, skala operasional dan manajemen risiko, serta dampak positif dan negatifnya.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.  Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa revitalisasi peranan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat merupakan suatu upaya pemerintah dalam “mengoptimalkan” fungsi dan kewenangan Bank Perekonomian Rakyat dalam rangka meningkatkan perannya sebagai roda penggerak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).  Adapun perubahan fungsi dan kewenangan Bank Perekonomian Rakyat berdasakan UUP2SK diantaranya adalah terkait diperbolehkan melakukan kegiatan transfer dana, yang sebelumnya tidak diperbolehkan.  Selain itu, BPR diperbolehkan melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing dan didorong untuk bekerja sama dengan lembaga keuangan lainnya, seperti asuransi. Terkait memperkuat permodalan, BPR kini juga dapat melakukan penawaran umum di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang akan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Selain itu, agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan, BPR didorong mengembangkan digitalisasi layanan perbankan.