PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN KERUANGAN: PERWUJUDAN DAN KOMUNIKASI ANTAR KEPENTINGAN DALAM PEMANFAATAN LAHAN

Abstract

Belum hilang dari ingatan bagaimana proyek reklamasi pantai Padang Galak Sanur, pembangunan Bali
Nirwana Resort (BNR), Garuda Wisnu Kencana (GWK), akuisisi lahan di Desa Selasih Puhu untuk
lapangan golf, eksistensi hutan Bakau Suwung yang semakin menyusut, penolakan masyarakat Kuta
terhadap proyek saluran limbah yang lebih dikenal dg nama DSDP, masalah persampahan dan tingginya
pencemaran sepanjang perairan di Bali, telah menimbulkan polemik sekaligus keprihatinan akan
keberlangsungan lingkungan fisik dan sosial di Bali (Supartha 1998, Suartika 2005b). Belum pula surut,
terjadi lagi pembabatan hutan lindung guna mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga panas
bumi (PLTP), Geothermal Bedugul. Bapak I Nyoman Gelebet MSi. secara definitif menyatakan PLTP
adalah proyek dengan tiga cacat: hukum, sosial dan lingkungan. Pandangan pesimis juga dilontarkan
oleh Ibu Ida Ayu Mas (Bali Post, 22/08/05) salah satu anggota Dewan Perwakilan Daerah yang
menganggap PLTP ini sebagai tindakan non-kondusif terhadap lingkungan. Ibu Mas lebih lanjut
mendiskripsikan, ketakutan akan kepetengan, lebih pada wujud aspirasi pelaku-pelaku bisnis pariwisata
yang tidak menginginkan turis meraba-raba di gulitanya malam tanpa secercah sinar penerang.
Artikel ini menyimak pendekatan konsepsual dengan mengintegrasikan kelompok kepentingan dalam
pembangunan yang beragam dan kompleks, dikaitkan dengan eksistensi keruangan yang terbatas.
Pendekatan yang dirumuskan diposisikan dalam kerangka berpikir keberadaan ruang, lahan dalam hal
ini, yang di satu pihak adalah wujud fisik pendukung praktek-praktek budaya keruangan atau territorial
cultural practices (Hall, 1973), sedangkan di pihak lain adalah faktor produksi yang definite.
Pemanfaatannya harus diatur jika pembangunan diopsikan sebagai metode menjamin hak setiap
komponen kepentingan untuk memperoleh akses yang adil dan proporsional: salah satu kunci pendukung
pembangunan yang berkeseimbangan, equilibrium, sekaligus menyeluruh dan berkesinambungan,
holistik & sustainable. Tulisan ini memiliki latar belakang kontekstual berupa wujud-wujud pembangunan
yang terjadi di Pulau Dewata yang tidak bisa dipisahkan dari industri pariwisata, dan sekaligus
kepentingan menjaga keberlangsungan lingkungan fisik dan sosial jika sektor pariwisata dan sektor
lainnya hendak dipertahankan.