Independensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia

Abstract

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan politik hukum pembentukan Pengadilan Pajak di Indonesia serta menelaah dan menganalisis sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia terhadap pengadilan pajak. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Pengadilan Pajak menjadi hal penting serta kebutuhan filosofis akan upaya ditegakkannya konsep Negara Hukum yang menginginkan adanya penegakkan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penegakkan hukum dalam konteks ini adalah hukum dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan penegakkan hak dan kewajiban Negara dan rakyat guna terciptanya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak. Kemudian, ketentuan yang termaktub dalam UU Pengadilan Pajak mengenai pembinaan organisasi dan pembinaan teknis dari Mahkamah Agung juga adiministrasi dan keuangan oleh Kementerian Keuangan tidak menggambarkan independensi dan kemerdekaan lembaga peradilan sebagaimana yang diamanatkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Akibatnya, dengan menempatkan Pengadilan Pajak dalam “dua atap” kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif justru dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakmandirian penyelesaian sengketa pajak oleh hakim pengadilan pajak.

Kata Kunci: Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Pajak

ABSTRACT

The purposed of this journal aims to study and describe the legal politics of establishing a Tax Court in Indonesia and to examine and analyze the independence in the taf of judicialy power in Indonesia system. The writing method used in this jurnal is normative juridicial research method. The results of the study showed that the legal politics of establishing a Tax Court is an urgency and philosophical need for efforts to uphold the concept of a rule of law that wants law enforcement to be carried out by a judicial institution. Enforcement of law in this context is law of taxation at the field relating to the enforcement of the right and obligations of the Stated and the people in order to create legal objectives namely legal certainty, justice and benefits for justice seekers. Then, the provisions contained in the Tax Court Law regarding technical and the Judicial Authority Law. So that the Tax Court is placed in the "two roofs" of executive power and judicial power guidance as mandated by Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution, it is feared that it can lead to the independence of Tax Court judges in resolving tax disputes.

Key Words: Independence, Judicial Power, Tax Court