Pengaruh Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Terhadap Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Abstract

ABSTRAK

Untuk memahami bagaimana manajemen pendidikan berbasis sekolah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan untuk mengetahui pengaruh kebijakan zonasi ini terhadap manajemen berbasis sekolah. Pendekatan yang diterapkan pada tulisan ilmiah ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan penelitian yuridis normatif. Sebagaimana diketahui bahwa  pendidikan ialah hak segala bangsa, begitu amanat pembukaan Konstitusi Negara Indonesia. Pendidikan mampu mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas. Beberapa tahun kebelakang mencuat kebijakan yang memberlakukan sistem zonasi. Dalam aspek hukum kebijakan tersebut kemudian menjadi rancu, karena sebelumnya adalah kewenangan sekolah dan pemerintah daerah, namun kemudian diatur oleh pemerintah pusat. Hasil analisis menunjukan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berisi pelaksanaan pendidikan yang sifatnya desentralisasi, bukan sentralisasi, sehingga kewenangan pengelolaan pendidikan bukan pada pemerintah pusat. Berkaitan dengan pengaruh, kebijakan zonasi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pun dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan disharmonisasi norma dan tidak mengindahkan hierarki pembentukan aturan perundang-undangan. Sehingga dalam pembentukan kebijakan pendidikan, wajib memperhatikan hierarki yang ada agar tercipta norma yang tidak saling bertertangan satu sama lain.

Kata Kunci: Pengaruh, Zonasi, Manajemen Berbasis Sekolah.

ABSTRAK

To find out the school basis management in the Law on Sisdiknas and to know what are the influences of zonation system towards the school basis management. The approach implemented in this article is the normative legal research methodology. As we know that education is the right to all nation, as mandated in Preamble of Indonesia Constitution. Education is able to achieve a better quality of the generation of nation. These past few years, the policy of implementing zonation system arise. In legal aspects, such policy is considered unclear, as such authority was usually handled by the school and local government. However it is in sudden being transferred to the central government. The result of analysis show that the Law on Sisdiknas and the Law on Local Government regulates that the administration of education is decentralized in nature, instead of centralized, hence the authority tp administer education is not on the central government. In relation with the impact, zonation is in accordance with neither the Law on Sisdiknas nor the Law on Local Government, resulting in the inharmonization of norms and negligent towards the hierarchy on legislation drafting. Therefore in formulating policies regarding education, the existing hierarcy need to be taken into account in order to not result in any conflicting norms.

Keywords: Impact, Zonation, School Basis Management