PENERAPAN TES INSOLVENSI SEBAGAI SYARAT PERMOHONAN PAILIT DALAM KAITANNYA DENGAN ASAS KEBERLANGSUNGAN USAHA SUATU PERUSAHAAN

Abstract

Pada prinsipnya insolvensi tes sendiri dapat dilakukan dengan kewenangan yang diberikan kepada auditor independen pada waktu pemeriksaan untuk melihat keuangan  dari  debitor, dengan melihat apakah  nilai aset  yang  dimiliki oleh  debitor  masih  lebih  banyak  atau  ternyata  lebih  sedikit  dari  total  nilai  utang  yang dimilikinya atau balance sheet insolvency. Didalam kekosongan norma yang terjadi pada UUK ini maka suatu perubahan tentu diperlukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan upaya perubahan terhadap norma dalam syarat kepailitan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomer 37 Tahun 2014 tersebut, upaya perubahan tersebut dapat dilakukan dengan membubuhkan syarat insolvensi tes, yang memuat halnya debitor  insolven  saja  atau  berada  dalam  hal tidak  mampu membayar yang dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Apabila hal ini tidak kunjung dibenahi maka kekosongan-keosongan yang ada tersebut dapat menitikberatkan debitor yang mempunyai keadaan solven tersebut dan betapa diperlukannya insolvensi tes ini sebagai syarat maupun acuan tambahan. Maka berdasar dengan uraian peristiwa hokum yang menjadi permasalahan diatas, maka hukum kepailitan di Indonesia mesti dibenahi dengan menerapkan insolvensi tes sebagai syarat tambahan permohonan pailit dalam pranata kepailitan di Indonesia dan juga agar terjaganya going concern/asas kelangsungan usaha.