KEWAJIBAN KONSUMEN PEMILIK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL PERMANEN DAYA DIBAWAH 500 KVA UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

Abstract

ABSTRAK

Penelitian ini menginvestigasi kewajiban konsumen yang menjadi pemilik Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) instalasi permanen dengan daya di bawah 500 kVA dan menekankan pentingnya memenuhi kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian kajian hukum, yang memfokuskan penelitian pada peraturan yang tertulis atau kaidah dan norma yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban oleh konsumen dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Melaksanakan kewajiban ini dianggap sebagai upaya preventif dalam perlindungan konsumen, bertujuan untuk mencegah timbulnya permasalahan terkait penggunaan barang dan jasa oleh konsumen. Dalam konteks kepemilikan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel instalasi permanen dengan daya di bawah 500 kVA, konsumen memiliki kewajiban tertentu. PLTD berkapasitas 0-25 kVA memerlukan laporan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri, sementara PLTD berkapasitas 25-200 kVA harus mendapatkan surat keterangan terdaftar dari Kementerian ESDM dengan masa berlaku hingga genset rusak. Untuk PLTD berkapasitas di atas 200 kVA, diperlukan Izin Operasi dan Sertifikat Laik Operasi dari Dinas ESDM dengan masa berlaku lima tahun, yang dapat diperpanjang setelah berakhir. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi bagi konsumen. Oleh karena itu, guna melindungi hak-hak konsumen dan memenuhi kewajiban, pemilik PLTD instalasi permanen dengan daya di bawah 500 kVA disarankan untuk secara penuh mematuhi persyaratan perizinan, memiliki Sertifikat Laik Operasi, dan mengoperasikan PLTD sesuai dengan perizinan yang dimilikinya.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen, Sertifikat Laik Operasi, PLTD, Izin Operasi.

ABSTRACT

This research investigates the obligations of consumers who own Permanent Diesel Power Plant (PLTD) installations with a capacity below 500 kVA and emphasizes the importance of fulfilling these obligations. The study employs a normative legal research method, also known as the legal study method, which focuses on regulations, written rules, and applicable norms. The research findings indicate that the implementation of consumer obligations can provide protection for consumer rights. Fulfilling these obligations is considered a preventive measure in consumer protection, aiming to prevent issues related to the use of goods and services by consumers. In the context of owning Permanent Diesel Power Plant installations with a capacity below 500 kVA, consumers have specific obligations. PLTD with a capacity of 0-25 kVA requires a report on the provision of electricity for personal use, while PLTD with a capacity of 25-200 kVA must obtain a registered certificate from the Ministry of Energy and Mineral Resources with validity until the generator set is damaged. For PLTD with a capacity above 200 kVA, an Operating Permit and a Certificate of Operation Suitability from the Ministry of Energy and Mineral Resources are required, valid for five years and extendable upon expiration. Neglecting these obligations may lead to sanctions for consumers. Therefore, to protect consumer rights and fulfill obligations, owners of Permanent Diesel Power Plant installations with a capacity below 500 kVA are advised to fully comply with licensing requirements, possess a Certificate of Operation Suitability, and operate the PLTD in accordance with the obtained permits.

Keywords: Consumer Protection, Consumer Obligations, Certificate of Fitness for Operation, PLTD, Operational Permit.