PENGATURAN EKSEKUSI LANGSUNG TERHADAP OBJEK JAMINAN HASIL KOMODITAS PERTANIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2011
Abstract
Penyusunan artikel ilmiah ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan atas tata cara perolehan kredit pada sektor perbankan menggunakan jaminan hasil komoditas pertanian dan untuk mengetahui kendala yang timbul saat pelaksanaan Eksekusi Langsung terhadap hasil komoditas pertanian yang dijaminkan untuk kredit. Metode penelitian pada penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian yang diproses melalui dibentuknya suatu peraturan, pokok-pokok hukum, maupun teologi hukum untuk menanggapi beragam isu hukum atas suatu permasalahannya. Temuan studi menunjukan hasil komoditas pertanian dapat digunakan sebagai jaminan dalam perolehan kredit pada sektor perbankan melalui Sistem Resi Gudang dengan mendaftarkan hasil komoditas pertanian menjadi dokumen resmi yang diterbitkan oleh pengelola gudang namun dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan Komoditas Pertanian, kreditur wajib untuk mengirim pemberitahuan kepada debitur bahwa akan dilaksanakan proses eksekusi langsung melalui pelelangan. Permasalahan hukum terjadi ketika debitur menggugat proses eksekusi langsung tersebut dengan berkilah tidak menerima pemberitahuan. Pada pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang belum merinci secara jelas penyampaian pemberitahuan dengan efektif agar terhindar dari permasalahan hukum yang akan timbul.
Kata Kunci: Komoditas, Eksekusi, Sistem Resi Gudang
The preparation of this scientific article aims to provide understanding and knowledge of the procedures for obtaining credit in the banking sector using agricultural commodity yield guarantees and to find out the obstacles that arise during the implementation of Direct Execution of agricultural commodity yields guaranteed for credit. The research method for writing this journal uses normative research methods. Normative Legal Research is research that is processed through the establishment of a regulation, legal principles, or legal theology to respond to various legal issues regarding a problem. The findings of the study show that the results of agricultural commodities can be used as collateral in obtaining credit in the banking sector through the Warehouse Receipt System by registering agricultural commodity products as official documents issued by the warehouse manager. The execution process will be carried out directly through an auction. Legal problems occurred when the debtor sued the direct execution process by claiming that he did not receive notification. In article 16 paragraph (3) of Law no. 9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System does not clearly detail the delivery of notifications effectively so as to avoid legal problems that will arise.
Keywords: Commodity, Execution, Warehouse Receipt System.