MENINJAU KEBERADAAN NOMINEE AGREEMENT DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA

Abstract

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk meninjau dan menganalisis tentang legalitas nominee agreement berdasarkan hukum positif di Indonesia serta sanksi-sanksi bagi para pihak yang melakukan nominee agreement dalam kepemilikan tanah di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang “Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (UUPA). Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan du jenis metode pendekatan, yakni: statue approach dan conceptual approach. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa nominee agreement tidak mempunyai legalitas dalam sistem hukum di Indonesia. Mengingat dalam nominee agreement terdapat unsur mengalihkan hak milik kepada orang asing yang bertentangan dengan asas nasionalitas. Apabila terbukti ada pihak yang melakukan nominee agreement, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, perjanjian sebagaimana dimaksud dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya, tanah jatuh kepada negara, dan pelanggar dikenakan sanksi kurungan maksimal 3 bulan dan/atau denda setinggitingginya 10.000.

Kata Kunci: Legalitas, Nominee Agreement, Hukum Agraria

ABSTRACT

This article was written with the aim of reviewing and analyzing the legality of a nominee agreement based on positive law in Indonesia and the sanctions for parties who enter into a nominee agreement in land ownership in Indonesia from the perspective of Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang “Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” (UUPA). This paper uses a normative juridical research method with two types of approach methods, namely: the statue approach and the conceptual approach. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the nominee agreement has no legality in the legal system in Indonesia. Considering that in the nominee agreement there is an element of transferring property rights to foreigners which is contrary to the principle of nationality. If it is proven that a party has entered into a nominee agreement, then based on the provisions of Pasal 26 ayat (2) UUPA, the agreement as referred to is declared null and void. Subsequently, the land falls to the state, and the offender is subject to a maximum imprisonment of 3 months and / or a maximum fine of 10,000.

Key Words: Legality, Nominee Agreement, Agrarian Law