PARATE EXECUTIE TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN KETIKA TERJADI KREDIT MACET

-

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan hukum terhadap parate executie bila terjadi kredit macet dan sekaligus untuk mengetahui serta menganlis tentang hak yang dimiliki oleh seorang pemegang Sertifikat Hak Tanggungan. Penenelitian ini tergolong jenis penelitian Penenelitian ini tergolong jenis penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approacch) dan pendekatan konsep (concceptual approacch). Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Yang seluruhnya dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data dan dianlisis dengan teknik analisi data.  Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut: (1) Parate executiediatur dalam Pasal 20 juncto Pasal 6 UUHT, pelaksanaan lelang eksekusi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang serta Peraturan Direktur Jendral Kekayaan Negara Nomor PER-03/KN/2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, dan Surat Edaran Nomor 19/PN/2000 tentang Pelaksanaan Surat Edaran Nomor SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT; dan (2) Kreditur yang mememgang sertifikat Hak Tanggungan, langsung dapat melaksanakan parate excutie Terhadap Hak Tanggungan tanpa melaluo penetapam Pengadilan Negeri Setempat, melainkan langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara.

Kata Kunci : Parate Executie, Eksekusi, Kreditur.

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out and analyze the legal arrangements for parate executives in the event of bad credit and at the same time to find out and analyze the rights owned by a Certificate of Mortgage holders. This research is classified as a type of research. This research is classified as a type of normative research that uses a statutory approach (Statue Approacch) and a conceptual approach (conceptual approacch). Legal materials in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. All of which were collected using data collection techniques and analyzed using data analysis techniques. Based on the research results, the following conclusions can be formulated: (1) Parate executiediatur in Article 20 in conjunction with Article 6 of the UUHT, the implementation of the execution auction is regulated in Regulation of the Minister of Finance Number 93 / PMK.06 / 2010 concerning Guidelines for Auction Implementation and Regulation of the Director General of State Assets Number PER-03 / KN / 2010 concerning Technical Guidelines for Auction Implementation, and Circular Number 19 / PN / 2000 concerning Implementation of Circular Number SE-21 / PN / 1998 concerning Implementation Guidelines for Article 6 of the UUHT; and (2) Creditors who hold a Mortgage Certificate, can directly carry out a parate excutie of Mortgage Rights without going through a local District Court ruling, but directly through the State Property and Auction Service Office.

Keywords: Parate Executie, Execution, Creditor.