OPTIMALISASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH BERDASARKAN SISTEM BIKAMERAL DALAM MEMPERKUAT KEDAULATAN NKRI

Abstract

Tujuan fundamental dari studi ini adalah untuk meneliti sejauh mana lanksap kewenangan DPD yang disajikan oleh hukum positif Indonesia, karena memang kewenangan dianggap sangat sumir sebagai representatif daerah. Selain daripada hal tersebut tujuan mendasar studi ini adalah mengkaji optimalisasi kewenangan DPD sebagai salah satu resolusi perpecahan bangsa Indonesia. Studi  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan undang-undang (Statute approach), pendekatan  analitis terhadap  konsep  hukum (analytical legal  conceptual  approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil dari studi ini menujukan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DPD memang sangatlah sumir dimulai dari Staatsgrundgezets Indonesia, sehingga merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi DPD untuk menjadi lidah penyambung daerah di kancah nasional. Baik dari fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran sangat sarat akan hegemoni dari DPR. Dalam hal resolusi perpecahan bangsa, semakin luas kewenangan dari DPD semakin dapat tereduksi pula perpecahan bangsa. Catatan sejarah menorehkan bahwa upaya pemisahan diri dari NKRI dideterminasi oleh ketidakadilan ekonomi, politik dan sosial akibat tidak keseimbangan relasi pusat dan daerah.

The fundamental purpose of this study is to examine the extent to which the authority of the Regional Representative Council (DPD) is outlined by the positive law of Indonesia, as the authority is perceived to be very limited as a representative of the regions.  In addition, the fundamental objective of this study is to investigate the optimization of DPD's authority as one of the resolutions for the divisions within the Indonesian nation. This study utilizes a normative legal research method with approaches including statute approach, analytical legal conceptual approach, case approach, historical approach, and comparative approach. Moreover, the findings of this study indicate that the authority held by the DPD is indeed very limited, starting from the Staatsgrundgezets of Indonesia's state, posing a challenge for the DPD to serve as the voice of the regions on the national stage. Both in terms of legislative, oversight, and budgetary functions, there is a significant hegemony from the People's Representative Council (DPR). Concerning the resolution of national divisions, the broader the authority of the DPD, the more potential for reducing national division. Historical records show that attempts to separate from the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) were determined by economic, political, and social injustices resulting from the imbalance in the central and regional relations.