TINJAUAN YURIDIS ASPEK PELANGGARAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Abstract

Maksud dari penulisan jurnal adalah guna mengkaji polemik yang muncul di masyarakat akibat munculnya Putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 serta meninjau dengan prespektif yuridis aspek pelanggaran dalam putusan tersebut. Penulisan ini menggunakan dua pendekatan penelitian antara lain pendekatan kasus serta hukum normatif melalui pendekatan Perundang-undangan. Output dari kajian menampilkan berbagai macam bentuk kontroversi dan konflik kepentingan yang terjadi selama proses memutuskan Putusan a quo. Kemudian adanya unsur menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai alat politisasi guna mempermudah penguasa dalam memenangkan konstestasi Pemilihan Presiden. Selanjutnya adanya temuan beragam aspek pelanggaran yang terjadi baik itu pelanggaran terkait salah satu asas yaitu nemo judex in causa sua, pelanggaran terhadap kode etik, adanya penerobosan kewenangan dari ranah positive legislator, serta adanya tendensi perkara ini masuk dalam kategori kejahatan demokrasi yang terorganisir karena melibatkan banyak pihak.

The purpose of writing a journal is to examine the polemics that have arisen in the community due to the emergence of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and to review with a juridical perspective the aspects of violations in the decision. This writing uses two research approaches, including a case approach and normative law through a legislative approach. The output of the study shows various forms of controversy and conflict of interest that occurred during the process of deciding the Decision a quo. Then there is an element of making the Constitutional Court a politicization tool to facilitate the ruler in winning the Presidential Election contestation. Furthermore, there are findings of various aspects of violations that occur, both violations related to one of the principles, namely nemo judex in causa sua, violations of the code of ethics, the existence of an invasion of authority from the realm of positive legislators, and the tendency for this case to fall into the category of organized democratic crimes because it involves many parties.