PELAKSANAAN PENGECEKAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR BERDASARKAN PERMEN ATR/BPN NOMOR 19 TAHUN 2020

Abstract

Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisa terkait dengan pengaturan dan mekanisme pelaksanaan Pengecekan Sertipikat Elektronik pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris, yang mana menggunakan data primer yang di dapatkan melalui wawancara pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pegawai Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Kantah Kota Denpasar). Pasca dilakukan analisis, kemudian ditemukan bahwa  Pada penelitian ini dalam rangka untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat, perlu mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik, dimana proses pendaftarannya dilakukan dengan cara professional, aman, serta dapat dipertanggungjawabkan mengenai cara pelaksanaan Sistem Elektronik yang dipakai. Sehingga sertifikat elektronik yang berupa dokumen elektronik maupun hasil percetakannya adalah bukti fisik yang sah di mata hukum dan bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah sepanjang data yang tersimpan di dalam sistem elektronik sesuai dengan apa yang tertera di buku tanah.

This study aims to determine and analyze the regulation and implementation mechanism of Electronic Certificate Checking at the Denpasar City Land Office. The research method that researchers use is an empirical research method using primary data obtained directly through interviews with several Land Deed Officials (PPAT) and the Land Office (Kantah). In this study, in order to realize the modernization of land services in order to improve business ease indicators and public services to the community, it is necessary to optimize the use of information and communication technology by implementing electronic-based land services, where the registration process is carried out in a professional, safe, and accountable manner regarding the implementation of the Electronic System used. So that electronic certificates in the form of electronic documents and printing results are valid physical evidence in the eyes of the law and can be used as valid evidence as long as the data stored in the electronic system matches what is stated in the land book.