TINJAUAN HUKUM MENGENAI NORMA KONFLIK DAN DUALISME PENGATURAN PAID PARENTAL LEAVE DI INDONESIA

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji pengaturan mengenai paid parental leave bagi para pekerja di Indonesia dalam UU Ketenagakerjaan dan RUU KIA. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan asas hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan Peraturan Perundang – Undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jangka waktu paid parental leave dalam UU Ketenagakerjaan dan RUU KIA, telah menyebabkan norma konflik dan dualisme pengaturan. Hal tersebut dikarenakan UU Ketenagakerjaan hanya melegitimasi hak pekerja perempuan untuk beristirahat dengan total waktu 3 (tiga) bulan sekitar masa kelahiran anaknya dan kesempatan bagi pekerja laki - laki untuk mengajukan cuti alasan penting, seperti mendampingi istrinya dalam proses persalinan atau keguguran kandungan selama 2 (dua) hari, dengan gaji yang harus dibayarkan secara penuh 100% (seratus persen). Sementara itu, dalam RUU KIA, terdapat perpanjangan jangka waktu paid maternity leave bagi pekerja perempuan paling sedikit 6 (enam) bulan, yakni 3 (tiga) bulan pertama mendapatkan gaji yang dibayarkan utuh 100% (seratus persen) dan 3 (tiga) bulan berikutnya mendapatkan gaji yang dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) oleh pihak pemberi kerja. Selain itu, RUU KIA juga memberikan perpanjangan jangka waktu paid paternity leave bagi pekerja laki - laki selama 40 (empat puluh) hari. Dalam hal ini, untuk mengatasi norma konflik dan dualisme pengaturan, diperlukan solusi kebaruan hukum melalui harmonisasi pengaturan mengenai paid parental leave untuk mengimplementasikan ketentuan dalam RUU KIA.

The purpose of this study is to examine the regulation about paid parental leave for worker in Indonesia in the Law of the Republic of Indonesia on Employment and Draft Law on Mother and Child Welfare. This study uses a normative legal method with a principle of law approach, conceptual approach, and statute approach. The study shows that the regulation of paid parental leave in the Law of the Republic of Indonesia on Employment and Draft Law on Mother and Child Welfare, has caused conflict norms and regulatory dualism. This is because the Law of the Republic of Indonesia on Employment only legitimizes the right of female workers to rest for a total of 3 (three) months around the time of the birth of their child and the opportunity for male workers to apply for leave for important reasons, such as accompanying their wife during childbirth or miscarriage for 2 (two) days, with salary to be paid in full 100% (one hundred percent). Meanwhile, in the Draft Law on Mother and Child Welfare, there is an extension period of paid maternity leave for female workers for at least 6 (six) months, namely the first 3 (three) months of receiving full salary of 100% (one hundred percent) and the following 3 (three) months receiving salary of 75% (seventy five percent) by the employer. Apart from that, the Draft Law on Mother and Child Welfare also provides an extension of the period of paid paternity leave for male workers for 40 (forty) days. In this case, to overcome conflict norms and regulatory dualism, new legal solutions are needed through harmonization the regulation about paid parental leave to implement the regulation in the Draft Law on Mother and Child Welfare.