KEBIJAKAN LEAHY LAW DALAM PENEGAKKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Abstract

Studi ini membahas Hukum Leahy (Leahy Law), suatu undang-undang di Amerika Serikat (AS) yang bertujuan mencegah bantuan militer kepada unit-unit militer asing yang terlibat dalam pelanggaran HAM yang mulai diberlakukan sejak tahun 1997. Indonesia sebagai salah satu negara yang pernah dikenakan pembatasan bantuan atas intervensi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia di Timor Timur pada tahun 1999 yang menewaskan lebih dari 1.500 warga sipil dan merusak 70 persen infrastrukturnya, menyebabkan dibatasinya kerjasama militer antara Indonesia dan AS. Indonesia kemudian memberikan upaya dan respons atas pembatasan bantuan militer oleh AS dengan melakukan reformasi hukum, serta kerjasama internasional berupa diplomasi pertahanan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Kesimpulan dari studi ini menggarisbawahi pentingnya Hukum Leahy dalam konteks kebijakan luar negeri AS dan dampaknya terhadap negara-negara penerima bantuan militer serta peran remediasi, atau langkah-langkah tindak lanjut dalam menjaga kepatuhan terhadap standar HAM. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami implementasi dan evolusi Hukum Leahy serta respons negara penerima bantuan militer.

This study discusses the Leahy Law, a law in the United States (US) aimed at preventing military assistance to foreign military units involved in HR violations, implemented since 1997. Indonesia, as a country that faced a limitation due to the Indonesian military intervention in East Timor in 1999, resulting in the deaths of over 1,500 civilians and the destruction of 70 percent of its infrastructure, experienced a limitation in military cooperation with the US. Indonesia responded to the US military aid restrictions by undertaking legal reforms, engaging in international cooperation through defence diplomasi. This research adopts a normative approach with a conceptual framework, case approach, and comparative approach utilizing primary and secondary legal resources. The study's conclusion underscores the significance of the Leahy Law in the context of US foreign policy and its impact on recipient countries of military aid, emphasizing the role of remediation or follow-up measures in ensuring compliance with HR standards. The research contributes to understanding the implementation and evolution of the Leahy Law and the responses of recipient countries to military aid restrictions.