TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN KUNJUNGAN UTUSAN MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK KEDUA NEGARA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana hukum internasional mengatur tentang kewajiban negara pengirim dalam mengirim utusan dengan misi khusus ke suatu negara serta pengaruh dari penarikan kembali pengiriman utusan terhadap hubungan diplomatik antara negara pengirim dengan negara penerima. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kewajiban negara pengirim dalam mengirimkan utusan khusus telah diatur dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik dan Konvensi New York 1969 tentang misi khusus. Selanjutnya, pengaruh dari penarikan kembali pengiriman utusan diplomatik dapat berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan diplomatik antar negara. Meskipun pada praktknya, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Amerika Serikat masih terjalin dengan baik hingga saat ini.

This research aims to analyze how international law regulates the obligations of a sending country in sending a special envoy to a country, as well as the impact of recalling the sending of an envoy on diplomatic relations between the sending country and the receiving country. This research uses normative legal research methods using a statute approach and a case study approach. The results of writing show that the obligations of sending countries in sending a special envoys have been regulated in the Vienna Convention on diplomatic relations 1961 and the New York Convention on special missions 1969. Furthermore, the impact of recalling the sending of diplomatic envoys could potentially increase tensions in diplomatic relations between countries. Although in practice, diplomatic relations between Indonesia and the United States are still well established to this day.