SOSIALISASI HUKUM BAGI MASYARAKAT MENGENAI PEMENUHAN KEWAJIBAN KREDIT SELAMA MASA PANDEMI COVID-19

P. D.Y. Utami; D. G.P. Yustiawan; A. A.S. Utari; E. T.L. Hadjon

doi:10.24843/BUM.2022.v21.i04.p14

P. D.Y. Utami Fakultas Hukum Universitas Udayana
D. G.P. Yustiawan Fakultas Hukum, Universitas Udayana
A. A.S. Utari Fakultas Hukum, Universitas Udayana
E. T.L. Hadjon Fakultas Hukum, Universitas Udayana

DOI: https://doi.org/10.24843/BUM.2022.v21.i04.p14

Abstract

During the COVID-19 pandemic, there were legal problems experienced by the public regarding ignorance of the existence of a credit restructuring program from the government to deal with non-performing loans during the COVID-19 pandemic and a lack of understanding regarding the relative nature of force majeure from the COVID-19 pandemic which did not eliminate credit obligations, but only suspended through relief on credit restructuring efforts. The activity is located in Satra Village, Klungkung Regency. This community service activity aims to provide understanding for people of Satra Village who have non performing loan credit during the COVID-19 pandemic. Considering that the COVID-19 pandemic has greatly affected the economic level of the community, this activity also aims to provide an understanding for the people of Satra Village, that during the COVID-19 pandemic the banks will not immediately execute collateral objects when credit problems occur, but the community can be given payment relief through efforts credit restructuring.The implementation of service activities is carried out by providing in-depth socialization, discussion and question and answer so that the goals of community service activities can be achieved very well. The results of this activity indicate that the activity was carried out very effectively, as evidenced by the enthusiasm of the respondents who are the general public, village administrators and BUMDES administrators in Satra Village in listening to the presentation of the service team.

Keywords: Socialization, non performing loan, restructurization, COVID-19.

Downloads

Download data is not yet available.

References

DAFTAR PUSTAKA

Bidari, A. S., Simangunsong, F., & Siska, K. (2020).Sektor Perbankan Di COVID-19. Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 9(1). 1-9
Kharisma, D. B. (2020). Pandemi Covid-19 Apakah Force Majeure?. Jurnal RechtsVinding Online. Media Pembinaan Hukum Nasional.
Livana, P. H., Suwoso, R. H., Febrianto, T., Kushindarto, D., & Aziz, F. (2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi perekonomian masyarakat desa. Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences, 1(1), 37-48.
Purwahita, A. R. M., Wardhana, P. B. W., Ardiasa, I. K., & Winia, I. M. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Pariwisata Bali Ditinjau dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan (Sebuah Tinjauan Pustaka). Jurnal Kajian Dan Terapan Pariwisata, 1(2), 68-80
Sa’adah, A. K., Ahdawiyah, D. R., Nadiyah, D. A., & Zahro, S. A. (2022). Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada Sektor UMKM. Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1), 1-8.
Sihotang, B., & Sari, E. K. (2019, April). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-23).
Sukerta, I. M. R., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2021). Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi COVID-19. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 326-331.
Utami, P. D. Y., & Yustiawan, D. G. P. (2021). Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi COVID-19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. Jurnal Kertha Patrika, 43(3)

INTERNET
Data Sebaran Pandemi Covid 19 (2022) diakses dari https://covid19.go.id/id diakses pada tanggal 30 Oktober 2022.
Rehia Sebayang, (2020). “WHO Nyatakan Wabah COVID-19 jadi Pandemi, Apa Maksudnya?”, diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20200312075307-4-144247/whonyatakan-wabah-COVID-19-jadi-pandemi-apa-maksudnya diakses pada tanggal 30 Oktober 2022

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)