Analisis Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi Pada Sebuah Kabupaten Di Indonesia
Abstract
Hasil evaluasi SPBE 2019 menunjukan bahwa aspek kelembagaan sebuah Kabupaten, yang mana salah satu indikatornya adalah inovasi proses binis terintegrasi mendapatkan nilai 2,00, yang artinya belum dapat macapai kategori baik, sehingga perlu dilakukan analisis mengenai proses bisnis di salah satu pemerintahan kabupaten yang ada di Indonesia ini. Penelitian yang dilakukaan berjenis kualitatif deskritif dengan purposive sampling sebagai teknik yang digunakan dalam pemilihan responden. Hasil yang didapatkan yaitu penyebab dari rendahnya tingkat kematangan inovasi proses bisnis terintegrasi Kabupaten disebabkan oleh penetapan proses binsis yang belum dilakukan oleh seluruh OPD di pemerintahan Kabupaten, sehingga proses bisnis yang dijalankan belum memiliki kekuatan yang mengikat. Penetapan SOP seluruh OPD serta mengevaluasi kembali SOP yang manual dapat meningkatkan kapabilitas inovasi proses binis terintegrasi sehingga proses operasional menjadi lebih unggul dan efektif.
References
[2] P. W. W. Sandhiani, I. M. Sukarsa, and I. P. A. Eka Pratama, “The Improvement of IT Processes at Office X in one of the Cities in Indonesia,” Int. J. Inf. Eng. Electron. Bus., vol. 11, no. 6, pp. 1–8, 2019, doi: 10.5815/ijieeb.2019.06.01.
[3] A. T. L. Tedjowidjojo, “Inovasi Proses Bisnis Pada Pujasera Ndokee Di Surabaya,” Agora, vol. 5, no. 1, 2016.
[4] I. W. P. Bharaditya, I. M. Sukarsa, and P. W. Buana, “Internal Control Improvement for Creating Good Governance,” Int. J. Inf. Eng. Electron. Bus., vol. 9, no. 3, pp. 9–17, 2017, doi: 10.5815/ijieeb.2017.03.02.
[5] S. Hanief, “Audit Ti Untuk Menemukan Pola Best Practice Pengelolaan Ti Pada Perbankan (Studi Kasus Pt. Bank Syariah Mandiri Cabang Denpasar),” Lontar Komput., vol. 4, no. 3, pp. 324–335, 2015, doi: 10.24843/LKJITI.
[6] D. A. N. Reformasi and B. Republik, “Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,” 2018.
[7] M. P. A. N. dan R. Birokrasi, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” 2020.
