Analisis Aspek Penerapan SPBE pada Salah Satu Kabupaten di Indonesia
Abstract
Abstrak
Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, salah satunya dengan mengeluarkan pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Daerah di salah satu kabupaten telah menyikapi tata kepemerintahan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dibangun dengan dasar komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE pada tahun 2019, salah satu kabupaten di Indonesia telah mencapai skor indeks SPBE yaitu 2.88 dengan predikat “Baik”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis aspek yang memiliki kontribusi paling rendah pada evaluasi SPBE untuk salah satu kabupaten di Indonesia. Aspek Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki tiga indikator untuk dijadikan penilaian. Evaluasi yang dilakukan menghasilkan saran dan rekomendasi pada ketiga indikator untuk dijadikan pertimbangan perbaikan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah pada sebuah kabupaten Indonesia.
Abstract
The Indonesian government is developing information and communication technology to provide public services to the community. Which one of them is issuing guidelines for the Electronic-Based Government System (SPBE). The Regional Government in one of the districts has addressed good governance to improve the welfare of the community which was built based on good communication between the government and the community. Based on the results of the SPBE evaluation in 2019, one of the districts in Indonesia has achieved an SPBE index score of 2.88 with "Good" predicate. This research was conducted to analyze the aspects that have the lowest contribution to the evaluation of SPBE for one of the districts in Indonesia. Aspects of Information and Communication Technology Governance has three indicators that are used as an assessment. The evaluation carried out the results in suggestions and recommendations on the three indicators to be considered for improving the implementation of SPBE in the local government of an Indonesian district.
References
[2] N. A. Taqiya, S. Mukaromah, and A. Pratama, “Analisis Tingkat Kematangan Spbe Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur,” SCAN - J. Teknol. Inf. dan Komun., vol. 15, no. 1, pp. 22–33, 2020, doi: 10.33005/scan.v15i1.1849.
[3] United Nations, E-Government Survey 2020 - Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development: With addendum on COVID-19 Response, vol. 1, no. 1. 2020.
[4] Peraturan Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” Pemerintah Indones., no. 1, pp. 1–3, 2018.
[5] Peraturan Menteri PANRB, “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” Pemerintah Indones., vol. 5, no. 154, pp. 1–476, 2018.
[6] I. W. Muka, M. A. Widyatmika, I. K. Gde, and D. Putra, “Pengembangan Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Bali Arah kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Bali yang akan Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai pancasila . Visi tersebut dan komprehensif pembangunan Bali ,” vol. 1, 2020.
[7] A. N. Imania and T. N. Haryani, “E – Government di Kota Surakarta dilihat dari Peraturan Presiden No . 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” Mhs. Wacana Publik, vol. 1, no. 1, pp. 178–179, 2018.
[8] M. RI, “Portal SPBE Nasional,” 2020. https://spbe.go.id/ (accessed Oct. 10, 2020).
[9] M. R. Y. Saputra, W. W. Winarno, and Henderi, “Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE di Disperindag Kabupaten Banjar Menggunakan CMMI Dev. Versi 1.3,” Indones. J. Bus. Intell., vol. 3, no. 1, pp. 14–19, 2020, doi: 10.21927/ijubi.v3i1.1188.
