Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kepercayaan Publik pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang
Abstract
Strategic issues related to regional autonomy are still very important to be studied in depth. The existence of funds that revolve from the central government to the greater area demands transparent accountability both to the central government and stakeholders so that the level of trust that arises is getting better. This study used a quantitative method by distributing questionnaires to the Regional Organization (OPD) in Semarang, Indonesia with an accidental sampling technique to those who are directly related to regional financial management. The results of this study indicate that regional financial management accountability has a positive and significant effect on public stakeholder trust. Therefore, disclosure of financial information and financial accountability from local governments will have a good impact in the future and the behavior of stake holders on local governments will also be better.
Keywords: Accountability; Public Trust; Local Government.
Downloads
References
Hehanussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. Conference in Busniess, Accounting and Management, 2, 82–90.
Krismiaji. (2015). Sistem Informasi Akuntansi (Keempat). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mulyani, S. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Value For Money, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018). STIKUBANK SEMARANG.
Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, 18(1), 28–47. https://doi.org/10.18196/jai.18159
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2005).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010).
Putri, M. N. F. (2018). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri) [IAIN Surakarta]. In IAIN Surakarta (Vol. 15, Issue 40).
http://awsassets.wwfnz.panda.org/downloads/earth_summit_2012_v3.pdf%0Ahttp://hdl.handle.net/10239/131%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion para el aprendizaje Perspectiva alumnos.pdf%0Ahttps://ww
Rahmawati, N. . (2013). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah terhadap Kepuasan dan Kepercayaan Stakeholder. Universitas Gajah Mada.
Solopos. (2017). Potret Akuntabilitas Keuangan Daerah di Jawa Tengah.
Superdi. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangann; Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). JOM Fekon, 4(1).
Surjono, W., & Firdaus, N. R. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan, 5(1), 1357–1368.
Yolanda, S. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderating (Studi Emp. JOM FEB, 1(1), 1–15.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.