Belanja Modal Sebagai Mediator Kemandirian Keuangan Daerah Di Jawa Timur

Evita Dian Kurniasih; Ikhsan Budi Riharjo; Lilis Ardini

Evita Dian Kurniasih Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia
Ikhsan Budi Riharjo Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia
Lilis Ardini Magister Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia

Abstract

This study explores the role of Capital Expenditures as a mediator between Regional Original Income (PAD), Balancing Funds, Economic Growth and Financial Independence in district/city governments in East Java Province. Secondary data is in the form of LRA for East Java Province obtained from APBD reports and economic growth from Central Statistics Agency publications for the 2018–2022 period. Path analysis was used to evaluate the relationship between variables, and the Sobel Test was applied to assess the mediating role of Capital Expenditures. The results of the analysis show that PAD and Economic Growth have a positive influence on Capital Expenditures and Financial Independence. However, the Balancing Fund does not make a significant contribution to Capital Expenditures or Financial Independence. Sobel Test analysis reveals that Capital Expenditures do not mediate the relationship between PAD, Balancing Funds and Financial Independence.

Keywords: Regional Original Income; Balancing Funds; Economic Growth; Financial Independence; Capital Expenditures

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aulia, R., & Sari, I. (2023). Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Bangka Belitung Tahun 2017-2021: Pengaruh PAD dan DAU terhadap Kinerja Keuangan Pemda dengan Belanja Pegawai sebagai Variabel Intervensi. JUARA: Jurnal Riset Akuntansi, 13(2), 152–167. http://117.74.115.107/index.php/jemasi/article/view/537

Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Jurnal Akuntansi Dewantara, 2(2), 169–182. https://doi.org/10.29230/ad.v2i2.2987

Clarisa Sukmaning Ati, Imam Baidlowi, Nur Ainiyah, & M. Bahril Ilmiddaviq. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II di Provinsi Jawa Timur Periode 2018 – 2022. Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi, 1(4), 110–118. https://doi.org/10.55606/jumia.v1i4.1997

Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Intervening. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 9(10), 1–22.

Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 3(1). https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721

Hutauruk, M. F. M. (2024). Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab / Kota di Provinsi Sumatera Utara. 8, 42932–42939.

Ketut, N., & Anggreni, A. (2019). TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BADUNG Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Pembangunan merupakan suatu rangkaian proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masya. 8(3), 1315–1345.

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. STIM YKPN.

Niswani, N., Ikhyanuddin, I., Firdaus, R., & Nurhasanah, N. (2022). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2016-2020. Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM), 1(1), 64. https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6367

Nurliza Arpani, W., & Halmawati, H. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1), 2373–2390. https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.218

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).

Sanga, K. P. (2018). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 1 (2022).

Wahyuni, E., & Ardini, L. (2019). Pengaruh Kinerja Penadapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 7(6), 1–16.