Ministry of Finance Regulation No.48/2023: How Are Gold Jewelry Dealers Taxpayers’ Awareness?
Abstract
This study aimed to determine gold jewelry dealers’ taxpayers' awareness of Ministry of Finance Regulation No 48 Year 2023. The novelty of this research is the coverage of the new comprehensive tax regulation from upstream to downstream in gold jewelry industry. It will rise the potency of tax revenue from this industry, but at the same time we have to know about gold jewelry dealers’ taxpayers' awareness for this new regulation because it will affect the taxpayers’ compliance. This is a new regulation including Income Tax Article 22 and Value Added Tax for gold jewelry dealers’ taxpayers. A lot of gold jewelry dealers’ taxpayers weren’t aware of the new rule and even, some of them still didn’t apply the previous regulations. Data was collected through questionnaires and interviews. Qualitative descriptive analysis was used to analyze the awareness of gold jewelry dealers’ taxpayers. The results of this study indicate that the awareness of gold jewelry dealers’ taxpayers is still low for the new regulation. The implementation of Ministry of Finance Reg No 48 Year 2023 will need further socialization to have a positive and significant effect on taxpayer compliance.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Springer, 179-211.
APPI & APEPI. (2023). APPI & APEPI Socialization. Pajak Penghasilan atas Penjualan Emas Perhiasan dan Emas Batangan serta Penyerahan Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan. Surabaya, East Java, Indonesia.
Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia. (2023). Retrieved from https://apepi.id/tentang-apepi/sejarah-dan-visi-misi
Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia. (2023). Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia. Retrieved from https://forkas.org/anggota1/appi/
Creswell, J. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. United States of America, Sage Publications.
Directorate General of Taxes. (2021). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Year 2021.
Government of Republic Indonesia. (2008). Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Retrieved from https://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU%20PPh%20No%2036%20Th%202008.pdf
Hamilah, & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing.
Indonesia, P. o. (2009). Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Retrieved from https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU%2042%202009.pdf
Kusnaedi, E. (2023). Collaborating with APEPI and APPI, Directorate General of Taxes West Java I Socializes The Tax Rules for Gold Jewelry Industry. Retrieved from https://www.koran-gala.id/news/58710170728/gandeng-apepi-dan-appi-djp-jabar-i-sosialisasikan-aturan-pajak-emas
Kusnaedi, E. (2023). Gandeng APEPI dan APPI DJP Jabar I Sosialisasikan Aturan Pajak Emas. Retrieved from https://www.koran-gala.id/news/58710170728/gandeng-apepi-dan-appi-djp-jabar-i-sosialisasikan-aturan-pajak-emas
Ministry of Finance . (2017). Peraturan Menteri Keuangan No 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pemungutan-pajak-penghasilan-pasal-22-sehubungan-dengan-pembayaran-atas-penyerahan-0
Ministry of Finance. (2014). Peraturan Menteri Keuangan No 30 Year 2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-pertambahan-nilai-atas-penyerahan-emas-perhiasan
Ministry of Finance. (2023). Peraturan Menteri Keuangan No 48 Year 2023 Tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainya Yang Sejenis. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-penghasilan-danatau-pajak-pertambahan-nilai-atas-penjualanpenyerahan-emas-perhiasan
President of Republic Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah No 46 Nomor 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-wajib-pajak-0
President of Republic Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertamabahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut . Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-pertambahan-nilai-dibebaskan-dan-pajak-pertambahan-nilai-atau-pajak-pertambahan
President of Republic Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/penyesuaian-pengaturan-di-bidang-pajak-penghasilan
President of Republic of Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-wajib-pajak
President of The Republic of Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No 70 Year 2021 Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
Tri K, D. (2015). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal). Brawijaya Law Student Journal.
Widarti, P. (2023, August). East Java Gold Entrepreneurs Encourage Law Enforcement. Retrieved from https://surabaya.bisnis.com/read/20230816/532/1685614/pengusaha-emas-jatim-dorong-penegakan-hukum
Widarti, P. (2023). Pengenaan Pajak Hulu Hilir Industri Emas Disosialisasikan di Jatim. Retrieved from https://surabaya.bisnis.com/read/20230706/532/1672384/pengenaan-pajak-hulu-hilir-industri-emas-disosialisasikan-di-jatim
Widarti, P. (2023). Pengusaha Emas Jatim Dorong Penegakan Hukum. Retrieved from https://surabaya.bisnis.com/read/20230816/532/1685614/pengusaha-emas-jatim-dorong-penegakan-hukum
APPI & APEPI. (2023). APPI & APEPI Socialization. Pajak Penghasilan atas Penjualan Emas Perhiasan dan Emas Batangan serta Penyerahan Jasa yang Terkait dengan Emas Perhiasan. Surabaya, East Java, Indonesia.
Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia. (2023). Retrieved from https://apepi.id/tentang-apepi/sejarah-dan-visi-misi
Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia. (2023). Asosiasi Produsen Perhiasan Indonesia. Retrieved from https://forkas.org/anggota1/appi/
Creswell, J. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. United States of America, Sage Publications.
Directorate General of Taxes. (2021). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No 7 Year 2021.
Government of Republic Indonesia. (2008). Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008. Retrieved from https://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU%20PPh%20No%2036%20Th%202008.pdf
Hamilah, & Fricilia. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing.
Indonesia, P. o. (2009). Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Retrieved from https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-07/UU%2042%202009.pdf
Kusnaedi, E. (2023). Collaborating with APEPI and APPI, Directorate General of Taxes West Java I Socializes The Tax Rules for Gold Jewelry Industry. Retrieved from https://www.koran-gala.id/news/58710170728/gandeng-apepi-dan-appi-djp-jabar-i-sosialisasikan-aturan-pajak-emas
Kusnaedi, E. (2023). Gandeng APEPI dan APPI DJP Jabar I Sosialisasikan Aturan Pajak Emas. Retrieved from https://www.koran-gala.id/news/58710170728/gandeng-apepi-dan-appi-djp-jabar-i-sosialisasikan-aturan-pajak-emas
Ministry of Finance . (2017). Peraturan Menteri Keuangan No 34/PMK.010/2017 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pemungutan-pajak-penghasilan-pasal-22-sehubungan-dengan-pembayaran-atas-penyerahan-0
Ministry of Finance. (2014). Peraturan Menteri Keuangan No 30 Year 2014 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-pertambahan-nilai-atas-penyerahan-emas-perhiasan
Ministry of Finance. (2023). Peraturan Menteri Keuangan No 48 Year 2023 Tentang Pajak Penghasilan Dan/Atau Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan/Penyerahan Emas Perhiasan, Emas Batangan, Perhiasan Yang Bahan Seluruhnya Bukan Dari Emas, Batu Permata Dan/Atau Batu Lainya Yang Sejenis. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-penghasilan-danatau-pajak-pertambahan-nilai-atas-penjualanpenyerahan-emas-perhiasan
President of Republic Indonesia. (2013). Peraturan Pemerintah No 46 Nomor 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-wajib-pajak-0
President of Republic Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertamabahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut . Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-pertambahan-nilai-dibebaskan-dan-pajak-pertambahan-nilai-atau-pajak-pertambahan
President of Republic Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/penyesuaian-pengaturan-di-bidang-pajak-penghasilan
President of Republic of Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima. Retrieved from https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-wajib-pajak
President of The Republic of Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No 70 Year 2021 Tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.
Tri K, D. (2015). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal). Brawijaya Law Student Journal.
Widarti, P. (2023, August). East Java Gold Entrepreneurs Encourage Law Enforcement. Retrieved from https://surabaya.bisnis.com/read/20230816/532/1685614/pengusaha-emas-jatim-dorong-penegakan-hukum
Widarti, P. (2023). Pengenaan Pajak Hulu Hilir Industri Emas Disosialisasikan di Jatim. Retrieved from https://surabaya.bisnis.com/read/20230706/532/1672384/pengenaan-pajak-hulu-hilir-industri-emas-disosialisasikan-di-jatim
Widarti, P. (2023). Pengusaha Emas Jatim Dorong Penegakan Hukum. Retrieved from https://surabaya.bisnis.com/read/20230816/532/1685614/pengusaha-emas-jatim-dorong-penegakan-hukum
Published
2024-05-26
How to Cite
HARTANTO, Susanna.
Ministry of Finance Regulation No.48/2023: How Are Gold Jewelry Dealers Taxpayers’ Awareness?.
E-Jurnal Akuntansi, [S.l.], v. 34, n. 5, may 2024.
ISSN 2302-8556.
Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/114404>. Date accessed: 30 june 2024.
doi: https://doi.org/10.24843/EJA.2024.v34.i05.p10.
Issue
Section
Artikel
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
