KEDUDUKAN HUKUM KREDITUR ATAS WANPRESTASI OLEH DEBITUR PADA PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN HAK TANGGUNGAN

Abstract

Penelitian bertujuan sebagai upaya memperoleh pemahaman terkait kedudukan hukum kreditur atas hak tanggungan berdasarkan dari perjanjian kredit jika sewaktu-waktu debitur tidak dapat menjalankan kewajiban atau wanprestasinya. Sehubungan dengan UU No. 4 Tahun 1996, Hak Tanggungan didefinisikan sebagai hak jaminan atas properti berupa tanah, yang bisa saja menyertakan atau tidak objek lain yang terintegrasi dengan tanah tersebut, bertujuan untuk memberikan jaminan terkait pembayaran utang dengan memprioritaskan kreditur tertentu di atas kreditur lainnya. Dalam praktik pemberian pinjaman, sering kali kreditur mengalami kerugian akibat ketidakmampuan pembayaran oleh debitur, yang dikenal dengan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam hal sifatnya, penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 menegaskan bahwa hak eksekusi terhadap jaminan tanah dan benda terkait diberikan kepada pemegang Hak Tanggungan apabila terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Selanjutnya, dengan menggunakan prosedur eksekusi yang ditegaskan pada Pasal 20 UU Hak Tanggungan, kreditur diberikan keleluasaan dalam mengeksekusi objek Hak Tanggungan tanpa mesti mendahulukan mempunyai penetapan dari pengadilan.

This research aims to gain an understanding of the creditor's legal power over mortgage rights based on a credit agreement if at any time the debtor is unable to carry out his obligations or defaults. In accordance with Law Number 4 of 1996, a mortgage is defined as a security right over property in the form of land, which may or may not include other objects integrated with the land, aimed at providing security related to debt repayment by prioritizing certain creditors over other creditors. In the practice of providing loans, creditors often experience losses due to the debtor's inability to pay, known as a default. Normative legal research is set as the research method. In terms of its nature, this research is an analytical descriptive study. The results show that Article 6 of Law No. 4 of 1996 confirms that the right of execution against land collateral and related objects is given to the holder of the Mortgage Rights in the event of default on the part of the debtor. Furthermore, by using the execution procedure emphasized in Article 20 of the Mortgage Rights Law, the creditor is given the flexibility to execute the object of the Mortgage Rights without having to prioritize having a determination from the court