DISKRESI DELIK ADUAN DALAM KUHP
BERDASARKAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR :
SE./06/X.2015 DALAM PROSES PENYIDIKAN TERHADAP
TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN

Oleh:
Made Wipra Pratistita
Ni Nengah Adi Yaryani
Bagian Hukum Acara, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract 

The paper is entitled "Discretion of Crime on Complaint in the Criminal Code by the Chief of Police Circular Letter No. SE./06/X.2015 in the Process of Investigation against the Crime of Hate Speech". This paper uses normative method and legislation approach. Circular Letter No. SE/6/X/2015 on Hate Speech Handling which gives a discretionary authority to the investigator to conduct the investigation on klach delict without any complaint or report of people who become victims of crime. 

Keywords: Discretion, Investigation, Circular Letter No. SE/6/X/2015, the Complaints.                                         

Abstrak

Makalah ini berjudul "Diskresi Delik Aduan dalam KUHP berdasarkan Surat    Edaran Kapolri Nomor : SE706/3C2OTS dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak / Pidana Ujaran Kebencian". Makalah ini menggunakan metode normatif dan pendekatan / perundang-undangan. Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran / Kebencian (hate speech) yang meberikan suatu kewenangan diskresi kepada penyidik / untuk melakukan proses penyidikan terhadap delik aduan tanpa melalui adanya pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana

Kata kunci: Diskresi, Penyidikan, Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015, Aduan.

I. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang
Suatu ujaran kebencian dikatakan sebagai tindak pidana apabila delik ujaran kebencian tersebut telah memenuhi jenis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, antara lain seperti:
1)  penghinaan;
2)  pencemaran nama baik;
3)  penistaan;
4)  perbuatan tidak menyenangkan;
5)  memprovokasi;
6)  menghasut;
7)  penyebaran berita bohong;
Kesemua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Berdasarkan ketentuan KUHP maupun diluar KUHP, segala jenis perbuatan yang termasuk sebagai tindak pidana ujaran kebencian merupakan delik aduan yang artinya delik yang hanya bisa diproses oleh penyidik apabila ada pengaduan dari orang yang merasa tercemar dan rusak nama baik oleh seseorang yang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan (subyektif).. Namun kewenangan penyidik tersebut menjadi dapat dikesampingkan ketika Kapolri menerbitkan Surat EdaranNomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian {hate speech), pada ayat 3 poin b :
"apabila tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui:
1)  penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu pada ketentuan:"
Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat kekaburan atas kewenangan penyidik untuk melakukan diskresi dalam proses penyidikan terhadap delik aduan. Sehingga pemprosesan hukum terhadap pelaku delik aduan disamakan dengan delik biasa. Dalam hal ini maka, tanpa ada suatu pengaduan maupun laporan dari pihak yang tercemar, penyidik kepolisian bisa langsung melakukan proses penyidikan terhadap pelaku delik ujaran kebencian.

1.2 Tujuan
Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memahami kewenangan penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap delik aduan tanpa melalui adanya pengaduan dari orang yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech).

II. ISI MAKALAH
2.1 Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative. Dimana penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book). Kegiatan penelitian didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan mengenalinya.

2.2  Hasil dan Pembahasan
2.2.1	Kedudukan Surat Edaran dalam Hirerarki Peraturan Perundang-Undangan
Dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan produk hukum dalam bentuk " Surat Edaran" berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peratuaran perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, karena Surat Edaran kedudukannya bukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan Undang-Undang no. 12 Tahun 2011. Surat Edaran hanya sebuah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang-dianggap penting dan mendesak. maka dengan sendirinya mated muatannya tidak merupakan norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundangan-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir ketentuan yang terdapat dalam KUHP maupun KUHAP tetapi semata-mata hanya untuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

2.2.2 	Tindakan diskresi terhadap proses penyidikan delik aduan dalam ketentuan KUHP dengan berlandasakan atas Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015

Diskresi merupakan suatu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau atas kuasa dari undang-undang untuk bertindak berdasarkan pertimbangan atau keyakinan sendiri. Tindakan kepolisian untuk mengambil tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri merupakan suatu hal yang di benarkan namun memiliki batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya sesuai dengan asas-asas dari diskresi itu sendiri, yaitu 1. Asas keperluan, 2. Asas kelugasan, 3. Asas tujuan sebagai ukuran, dan 4. Asas keseimbangan. Berdasarkan asas keperluan, kewenangan diskresi oleh penyidik kepolisian melalui Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 untuk melakukan penyidikan terhadap delik aduan tindak pidana ujaran kebencian merupakan suatu bentuk diskresi yang tidak perlu diberikan, sebab delik aduan merupakan delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Apabila proses penyidikan terhadap suatu delik aduan dilakukan tanpa melalui pengaduan dari orang yang menjadi korban tentunya hal tersebut dapat menimbulkan suatu tindakan kesewenang-wenangan oleh aparatur penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku delik ujar kebencian.

III. KESIMPULAN
1.	Dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan di dalam ketentuan Undang-undang No.  12 Tahun 2011 bahwasanya Surat Edaran tidak memiliki kedudukan sebagai peraturan perundangan-undangan, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terikat dengan ketentuan UU No.  12 tahun 2011. Dalam hal ini tidak ada keterikatan penyidik untuk melaksanakan ketentuan dari surat edaran tersebut.
2.	Karena Surat Edaran kedudukannya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, penyidik dalam melakukan proses penyedikan terhadap delik aduan, harus tetap mengacu pada mekanisme yang didasarkan pada pengaduan atau laporan dari korban untuk melakukan proses penyidikan terhadap pelaku tindakan ujaran kebencian sesuai dengan aturan didalam KUHP ataupun KUHAP. Apabila tidak ada pengaduan, maka penyidik tidak berhak melakukan diskresi atau mengambil inisiatif untuk melakukan penyidikan.
3. 	Diskresi hanya dapat dilakukan terhadap delik-delik yang memiliki pengaruh dan dampak luas terhadap rasa keadilan masyarakat bukan keadilan untuk kepentingan segelintir orang atau pihak tertentu. Hal tersebut sesuai dengan asas-asas dari diskresi itu sendiri yaitu 1. Asas keperluan, 2. Asas kelugasan, 3. Asas tujuan sebagai ukuran, dan 4. Asas keseimbangan. Keempat asas tersebut harus dipatuhi oleh penyidik dalam mengambil  kebijakan  diskresi,   agar tidak  terdapat  kesewenang-wenangan  dalam mengambil kebijakan.                                                         

DAFTAR PUSTAKA
Brotodiredjo, Subroto, 1995, Polri sebagai Penegak Hukum, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Prakoso, Djoko, 1987, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum,                              PT. Bina Aksara, Jakarta. 

Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press, Jakarta.