TINJAUAN KEKUATAN AMICUS CURIAE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Abstract
Penulisan jurnal ini bertujuan meninjau kekuatan sahabat pengadilan melalui pembuktian perkara pidana pada sistem peradilan Indonesia. Studi ini menggunakan penelitian hukum normatif sebagai metode penelitiannya, yakni mengkaji pengaturan melalui teknik kepustakaan serta data sekunder yang relevan dengan amicus curiae, penelitian ini juga dikaji melalui metode statute approach (pendekatan perundang-undangan) serta conceptual approach (pendekatan konsep). Berdasarkan hasil riset ini, diperoleh bahwasanya amicus curiae pada sistem peradilan di Indonesia belum memiliki parameter yang diatur secara tegas, tetapi secara implisit didasarkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 180 ayat (1) KUHAP. Kedudukan amicus curiae dinilai dapat dikategorikan alat bukti baru berlandaskan Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Namun, jika dilihat dari segi materiil, kedudukan amicus curiae dapat berkekuatan hukum sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana tertera dalam KUHAP. Sahabat pengadilan sebagai bentuk partisipasi masyarakat hanya sebatas menyampaikan pengetahuan, informasi ataupun pendapat hukum yang menjadi pertimbangan hakim guna memberikan vonis terhadap perkara yang diperiksa. Dengan demikian, kekuatan sahabat pengadilan dalam suatu pembuktian pidana bertumpu pada kepercayaan hakim dalam mengevaluasi keterangan dan kesesuaian dari amicus brief yang diberikan. Amicus curiae mengizinkan para pihak yang mempunyai wawasan serta kepedulian terhadap perkara dapat memberikan informasi dan wawasannya kepada hakim untuk mempertimbangkan dalil-dalilnya serta membantu hakim dalam menelusuri nilai keadilan.
Kata Kunci: Amicus Curiae, Pembuktian Perkara Pidana, Sistem Peradilan
ABSTRACT
The aim of writing this journal is to review the power of friends of court through proving criminal cases in the Indonesian justice system. This study uses normative legal research as its research method, namely examining regulations through library techniques and secondary data relevant to amicus curiae, this research is also studied using the statute approach and conceptual approach. Based on the results of this research, it was found that amicus curiae in the judicial system in Indonesia does not yet have parameters that are explicitly regulated, but is implicitly based on the provisions of Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law and Article 180 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The position of amicus curiae is considered to be categorized as new evidence based on Article 5 paragraph (1) of the Judicial Power Law. However, if viewed from a material perspective, the position of amicus curiae can have legal force as evidence of guidance as stated in the Criminal Procedure Code. Friends of the court as a form of community participation are only limited to conveying knowledge, information or legal opinions which are taken into consideration by the judge in providing a verdict on the case being examined. Thus, the strength of the friend of the court in criminal evidence rests on the judge's trust in evaluating the information and suitability of the amicus brief provided. Amicus curiae allows parties who have insight and concern about the case to provide information and insight to the judge to consider their arguments and assist the judge in exploring the values ??of justice applied in society.
Keywords: Amicus Curiae, Criminal Case Evidence, Justice System
