E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual guna memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai praktik penegakan hukum di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Lombok Tengah masih menghadapi hambatan internal dan eksternal yang signifikan. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta kekuatan jaringan peredaran narkotika yang kompleks dan adaptif. Sementara itu, secara eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika dan tingginya permintaan turut menjadi tantangan tersendiri. Efektivitas pendekatan pemidanaan juga dipertanyakan, karena angka kasus tetap tinggi meskipun penindakan intensif dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan penanganan narkotika yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial. This study aims to comprehensively examine the implementation of law enforcement against narcotics abuse within the jurisdiction of the Central Lombok Police Department (Polres Lombok Tengah), as well as to identify the obstacles encountered throughout the process. This research employs an empirical legal research method using statutory, sociological, and conceptual approaches in order to obtain a comprehensive and objective understanding of law enforcement practices in the field. Data were collected through interviews, observations, and document studies from relevant primary and secondary sources. The findings indicate that law enforcement against narcotics abuse in the Central Lombok Police jurisdiction still faces significant internal and external challenges. Internal obstacles include limitations in human resources and budget, weak coordination among law enforcement agencies, and the strength of narcotics distribution networks that are complex and adaptive. Externally, low public awareness of the dangers of narcotics and high demand for illicit substances also pose substantial challenges. The effectiveness of the punitive approach is increasingly questioned, as the number of cases remains high despite intensive enforcement efforts. Therefore, a reformulation of narcotics control policies is needed—one that emphasizes restorative justice and social rehabilitation.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERILAKU PENGENDARA MOTOR YANG MEROKOK SAAT BERKENDARA DI JALAN RAYA
Tujuan penelitian ini buat meninjau kepastian hukum terikat tindak pidana lalu lintas. Serta bagaimana dalam pengaturannya di dalam hukum nasional. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif seraya mengaitkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta persepsi dari teori ilmu hukum. Adapun, mengenai hasil penelitian ini menyiratkan bahwasannya belum adanya efek jera di masyarakat terhadap perilaku pengendara merokok di jalan raya. Karena jika dilihat kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi perbuatan itu. Sehingga masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi agar dapat mengurangi perbuatan tersebut untuk norma-norma di masyarakat. The purpose of this research is to review the legal certainty tied to traffic crimes. As well as how it is regulated in national law. This research applies normative juridical legal research methods while linking statutory approaches, case studies and perceptions of legal science theory. Meanwhile, the results of this study imply that there is no deterrent effect in the community against the behavior of smoking drivers on the highway. Because if you look at the lack of public awareness and the lack of law enforcement officials in tackling the act. So, there are still many obstacles faced in order to reduce these actions for the norms in society.
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE SEBAGAI PEDOMAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pedoman bagi penuntut umum dalam menyelesaikan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif dalam peraturan tersebut dapat menjadi dasar penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Namun, norma tersebut masih terbatas karena hanya mengatur alasan-alasan penghentian yang bersifat formal, seperti tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara harus ditutup demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP lama, yang kini telah termuat kembali dalam Pasal 132, 134, dan 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini menandakan adanya arah pembaruan hukum pidana nasional yang lebih sistematis dan progresif. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi terhadap Pasal 140 ayat (2) KUHAP dengan menambahkan dasar penghentian penuntutan karena tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Reformulasi ini penting untuk memperkuat legalitas keadilan restoratif, memperluas diskresi jaksa, mengurangi beban perkara, serta mendorong sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adaptif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. This study aims to examine the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as a guideline for public prosecutors in resolving criminal cases. The research adopts a normative legal method using statutory, philosophical, and conceptual approaches. The findings indicate that the principle of restorative justice embedded in the regulation can serve as a basis for terminating prosecution as referred to in Article 140 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the current provision remains limited, as it only regulates formal grounds for termination, such as insufficient evidence, the act not constituting a criminal offense, or the case being closed by law. These grounds are stipulated in Articles 76, 77, and 78 of the old Criminal Code (KUHP), which have now been reaffirmed in Articles 132, 134, and 136 of Law Number 1 of 2023. This reflects a more systematic and progressive direction in national criminal law reform. Therefore, it is necessary to reformulate Article 140 paragraph (2) of KUHAP by adding an explicit basis for termination of prosecution through a peace agreement between the offender and the victim. Such reformulation is essential to strengthen the legal basis for restorative justice, expand prosecutorial discretion, reduce case burdens, and promote a more humanistic, adaptive criminal justice system that upholds humanitarian values and social justice.
LEGAL STRATEGIES TO PROTECT INDONESIAN INDUSTRIES FROM TRADE WAR IMPACTS BETWEEN UNITED STATES AND CHINA
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China terhadap sistem hukum ekonomi Indonesia, khususnya dalam aspek ekspor, impor, tarif, dan bea masuk Industri. Perang dagang yang dimulai sejak 2018 dan memanas kembali pada 2025 telah mengganggu stabilitas perdagangan global dan memberikan tekanan terhadap negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan pihak langsung dalam konflik, keterlibatannya dalam rantai pasok global membuatnya rentan terhadap dampak tidak langsung, seperti penurunan ekspor dan gangguan pada industri padat karya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah aturan hukum. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perang dagang terhadap Indonesia relatif kecil secara langsung, namun tetap signifikan dalam sektor-sektor tertentu seperti manufaktur dan tekstil. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang adaptif melalui optimalisasi instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Kepabeanan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan seperti pemberian insentif fiskal, diversifikasi pasar ekspor, serta pengawasan perdagangan lintas negara untuk memitigasi dampak ekonomi global. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi produsen lokal, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan memastikan keberlanjutan sektor industri padat karya di tengah ketidakpastian global. ABSTRACT This study aims to analyze and understand the legal implications of the trade war between the United States and China on Indonesia's economic legal system. The escalation of tariffs between these two economic giants has significantly disrupted global trade stability, which indirectly affects Indonesia, particularly in export-oriented sectors such as textiles, electronics, and footwear. The research adopts a normative legal method with a statutory and historical legal approach. The study uses primary, secondary, and tertiary legal materials which are analyzed qualitatively to draw conclusions. The findings reveal that although Indonesia is not a direct party to the conflict, its interconnectedness within global supply chains makes it vulnerable to external shocks, including declining export demand, disruption in production, and increased economic uncertainty. The Indonesian government must respond with adaptive legal strategies, particularly by strengthening the implementation of Law No. 7 of 2014 on Trade and Law No. 17 of 2006 on Customs. These include measures such as fiscal incentives, export market diversification, and enhanced technical support for exporters. Moreover, the customs regulation framework must be optimized to protect domestic industries through tariff adjustments and stricter import controls. This legal framework allows the government to implement responsive and preventive trade policies to ensure economic stability, protect labor-intensive industries, and mitigate the risks of global trade disruptions stemming from the US-China trade conflict. The study underscores the urgency of legal reform to maintain Indonesia’s resilience in the face of ongoing global economic tensions.
OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen air minum ini ulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peranan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang masih tergolong minim, dalam artian kurangnya pemantauan dari dinas terkait dalam melakukan monitoring atau pengawasan terhadap penjuaal air minum isi ulang. Peran Pemerintah Daerah Dalam hal ini Dinas Kesehatan melalui Lab Kesehatan Masyarakat sangat penting mengingat sebelum dikeluarkannya ijin atas kelayakannya Lab Kesehatan akan melakukan uji klinis terlebih dahulu kemudian jika sudah ditetapkan dan dikeluarkan hasilnya maka pengawasan dari air minum isi ulang atau air minum untuk konsumsi masyarakat menjadi tanggung jawab Lab Kesehatan Masyarakat. Agar tidak merugikan konsumen pelanggan air minum isi ulang maka pemerintah Daerah Melalui Dinas Kesehatan dan Lab Kesehatan Masyarakat diharapkan mampu melakukan pengawasan yang ketat dan optimal terhadap air minum isi ulang di daerah masing-masing ABSTRACT The aim of this research is to determine the extent of the role of local governments in providing legal protection to drinking water consumers. This research uses empirical juridical research methods. The data used in this research consists of primary data and secondary data. All data collected was analyzed using qualitative methods. The results of this research found that the role of local governments in providing legal protection for consumers of refillable drinking water is still relatively minimal, meaning there is a lack of monitoring from the relevant agencies in monitoring or supervising sellers of refillable drinking water. The role of the Regional Government. In this case, the Health Service through the Public Health Lab is very important considering that before issuing a permit for suitability, the Health Lab will carry out clinical trials first, then once the results have been determined and the results are released, then the supervision of refillable drinking water or drinking water for public consumption is the responsibility answered the Public Health Lab. In order not to harm consumers who are customers of refillable drinking water, the Regional Government, through the Health Service and Public Health Lab, is expected to be able to carry out strict and optimal supervision of refillable drinking water in their respective regions.
PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN MELALUI PUTUSAN: STUDI PUTUSAN MK NO 90/PUU-XXI/2023
Penelitian ini membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan melalui mekanisme judicial review, dengan fokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan ini, MK mengubah substansi Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilu dengan menambahkan pengecualian terhadap batas usia minimal calon presiden serta wakil presiden. Hal ini menimbulkan kontroversi karena MK dinilai sudah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator serta justru bertindak sebagai positive legislator. Studi ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif, serta bersifat deskriptif-eksplanatif. Temuan utama menunjukkan bahwa tindakan MK dalam putusan tersebut tidak konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya dan berpotensi merusak prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, krisis etik dan dugaan konflik kepentingan turut memperburuk persepsi publik terhadap netralitas MK. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan etik, konsistensi yurisprudensi, serta transparansi institusional untuk mengembalikan legitimasi MK sebagai guardian of the constitution. This study examines the role of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) in maintaining the constitutionality of public policies through judicial review, focusing on Decision No. 90/PUU-XXI/2023. In this ruling, the Court modified Article 169 point q of Law No. 7 of 2017 on Elections by adding an exception to the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates. The decision sparked controversy as the Court was perceived to have overstepped its authority as a negative legislator and acted instead as a positive legislator. This research employs a normative legal approach with qualitative analysis and is descriptive-explanatory in nature. The main finding reveals that the Court’s action was inconsistent with its previous jurisprudence and potentially undermines the rule of law, legal certainty, and judicial independence. Furthermore, ethical concerns and alleged conflicts of interest have exacerbated public distrust in the Court’s neutrality. Therefore, ethical reform, jurisprudential consistency, and institutional transparency are necessary to restore the legitimacy of the Constitutional Court as the guardian of the constitution.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA GERAK SENI TARI KHAS BALI (JOGED BUMBUNG)
Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menyumbangkan wawasan yang mendalam terkait perlindungan hukum terhadap karya seni tari tradisional khususnya joged bumbung, sebagai Langkah penting dalam mempertahankan identitas budaya dan kekayaan seni Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa joged bumbung merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian, sebagai suatu ciptaan, tarian joged bumbung tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma susila, ketertiban umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika terdapat unsur pornografi dalam pementasan tari joged bumbung, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. ABSTRACT The purpose of this journal is to contribute indepenth insights into the legal protection of traditional dance artworks, especially joged bumbung, as a crucial step in preserving the cultural indentity and artistic richness of Indonesia.This research employs a normative legal research method, a study thet discusses and analyzes besed on applicable laws. The legal apporoach in this study refers to copyright laws and several related regulations. Legal protection has been stipulated in various international and national laws however, in reality, these regulations are not effectively implemented in society, leading to numerous violations that persist to this day. The lack of awerness among the public and the inadequate enforcement of existing regulations contribute to this situation.
OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terhadap pidana penipuan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 148/Pid.B/2022/PN.Pya menggunakan Pasal 378 jo. Pasal 55 KUHP, dengan dakwaan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 183–189 KUHAP. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, jaksa menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, fakta persidangan, dan keyakinan pribadi hakim. Namun, sanksi pidana yang dijatuhkan dinilai belum optimal karena tergolong ringan dan kurang memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pemidanaan sebagai upaya preventif dan represif belum sepenuhnya tercapai dalam perkara ini. This study aims to examine the judge’s considerations in deciding a case involving criminal fraud and the sentencing of the perpetrator of the fraudulent act. The research employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches to obtain a comprehensive understanding. The research findings indicate that the application of criminal law in the fraud case based on Decision Number: 148/Pid.B/2022/PN.Pya refers to Article 378 in conjunction with Article 55 of the Indonesian Penal Code (KUHP), with an indictment that met the formal and material requirements as stipulated in Articles 183–189 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Based on evidence, witness testimonies, and the defendant's confession, the public prosecutor charged the defendant with committing fraud. The panel of judges found the defendant legally and convincingly guilty and imposed a prison sentence of 1 year and 10 months. The judges' considerations included legal analysis, facts presented during the trial, and their judicial conviction. However, the imposed sentence was considered not optimal, as it was relatively light and lacked a deterrent effect, both for the defendant and for the general public. This indicates that the penal function as a preventive and repressive measure was not fully achieved in this case.
ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dampak program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terhadap anak didik pemasyarakatan. LPKA sebagai institusi negara memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pembinaan yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif guna mendukung reintegrasi sosial bagi anak yang tersangkut permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan karakter deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program pembinaan, serta dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Dari hasil pengumpulan dan analisis data, diketahui bahwa bentuk program pembinaan di LPKA Kelas I Medan meliputi pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Ketiga bentuk tersebut memberikan dampak signifikan dalam perubahan perilaku anak, peningkatan kesadaran hukum, penguatan nilai moral, serta peningkatan keterampilan hidup. Dari segi yuridis, program pembinaan mencerminkan perlindungan aktif negara terhadap hak anak. Sementara itu, dari perspektif tujuan hukum, program ini mencerminkan pemenuhan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan LPKA Kelas I Medan telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan keluarga, dan partisipasi masyarakat demi keberlanjutan hasil pembinaan.
KERANGKA HUKUM PENGATURAN REMITANSI MENGGUNAKAN RUPIAH DIGITAL DI WILAYAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR)
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kerangka hukum Central Bank Digital Currency di Indonesia dan mengetahui peran Central Bank Digital Currency dalam pelaksanaan remitansi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Penelitian yuridis normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian ini, dengan berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan yang memanfaatkan analisis data sekunder atau referensi kepustakaan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana penelitian ini menelaah regulasi yang relevan, serta pendekatan komparatif dengan mengandalkan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa hal terkait Central Bank Digital Currency dikarenakan terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dan Penyedia Jasa Pembayaran dalam pelaksanaan remitansi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). ABSTRACT This study aims to examine the legal framework of the Central Bank Digital Currency in Indonesia and to determine the role of the Central Bank Digital Currency in the implementation of remittances in the 3T (Disadvantaged, Frontier, and Outermost) regions. Normative legal research is used to conduct this research, based on the legislative and conceptual approaches. The sources of legal materials in this study refer to an approach that utilizes secondary data analysis or literature references related to the issues being studied. This method includes a legislative regulatory approach, where this study examines relevant regulations, as well as a comparative approach by relying on various primary, secondary, and tertiary legal sources as support. The results of the study revealed that further regulations are needed regarding several matters related to the Central Bank Digital Currency because there is an overlapping authority between Bank Indonesia and Payment Service Providers in the implementation of remittances in the 3T (Disadvantaged, Frontier, and Outermost) regions.
PERLINDUNGAN HUKUM DAN DAMPAK PELANGGARAN HAK CIPTA COVER LAGU DI YOUTUBE
Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dan dampak pelanggaran hak cipta atas konten cover lagu milik orang lain yang disebarluaskan melalui platform YouTube berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fenomena cover lagu merupakan praktik yang semakin menjamur di era digital dan sering kali dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta asli. Hal ini memunculkan problematika hukum karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral pencipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder berupa literatur serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cover lagu tanpa izin pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak cipta apabila digunakan secara komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk tanggung jawab perdata , pidana, serta sanksi administratif oleh platform digital seperti penghapusan konten atau akun. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran hukum dari para kreator konten serta penguatan regulasi dan sistem lisensi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang adil dan seimbang antara hak pencipta dan kebebasan berekspresi di ruang digital. This study examines the legal protection and legal consequences of copyright infringement involving cover songs uploaded to the YouTube platform, based on the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright. The phenomenon of song covers has become increasingly widespread in the digital era and is often carried out without permission from the original songwriter or copyright holder. This practice raises legal issues as it may constitute a violation of the economic and moral rights of the author. The research applies a normative legal method, using statutory regulations as primary sources and scholarly literature as secondary references. The findings reveal that unauthorized song covers, especially when used commercially, may amount to copyright infringement. Legal consequences include civil liability in the form of compensation, criminal sanctions such as imprisonment and/or fines, as well as administrative measures such as content removal or account termination by the platform. Therefore, legal awareness among content creators and the reinforcement of digital licensing mechanisms are crucial to ensuring balanced protection between copyright holders’ rights and digital creative freedom.
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN APARTEMEN YANG TERIKAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
Penelitian ini mengulas persoalan hukum yang muncul dalam praktik peralihan hak atas apartemen yang terikat perjanjian sewa menyewa. Fokus kajian diarahkan pada dua hal utama sejauh mana kewenangan pemilik untuk mengalihkan hak milik atas apartemen yang tengah disewakan, serta bagaimana akibat hukum penggantian perjanjian sewa yang dilakukan pembeli tanah dan bangunan apartemen tanpa disetujui para penyewa yang masa sewanya masih berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan landasan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum perjanjian, dan studi kasus yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan pemilik tanah dan bangunan apartemen untuk menjual unit yang masih terikat dalam perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan, namun kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada berbagai batasan hukum yang melekat pada objek hak serta hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu dalam hal ini penyewa. Adanya transaksi jual beli tidak menghapuskan hubungan sewa menyewa yang telah terjadi sebelumnya sehingga pembeli hanya baru dapat menggunakannya setelah berakhir jangka waktu sewa menyewa yang dimiliki oleh para penyewa. Akibat hukum yang timbul dari penggantian atau pengakhiran perjanjian sewa menyewa oleh pembeli baru apartemen tanpa persetujuan penyewa yang masa sewanya masih berlangsung merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tindakan sepihak tersebut menyebabkan perjanjian baru tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena unsur kesepakatan dari para pihak khususnya penyewa tidak terpenuhi dan dapat dibatalkan. ABSTRACT This study examines the legal issues arising from the transfer of ownership of apartments currently under existing lease agreements. The research focuses on two main aspects first, the extent of the owner's authority to transfer ownership of a leased apartment; and second, the legal consequences when the purchaser of the land and apartment building replaces or terminates the lease agreement without the consent of the existing tenants whose lease terms are still ongoing. This research employs a normative legal approach, drawing upon statutory regulations, contract law theories, and relevant case studies. The findings indicate that the owner of the land and apartment building generally possesses the authority to sell units encumbered by current lease agreements. However, this authority is not absolute; it is subject to various legal limitations inherent to the property itself and the established legal relationship with third parties, specifically the tenants. The sale and purchase transaction does not extinguish the pre-existing lease agreement, meaning the purchaser can only occupy or utilize the apartment after the expiration of the current tenants' lease terms. Furthermore, any unilateral replacement or termination of the lease agreement by the new apartment purchaser without the consent of the existing tenants constitutes a legal breach, which may be classified as a default (wanprestasi) or an unlawful act (perbuatan melawan hukum). Such unilateral action renders the new agreement voidable, as it fails to satisfy the essential element of mutual consent from all parties, particularly the tenants.
I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN SISWA SEKOLAH DASAR MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
Hak Pendidikan adalah salah satu hak anak yang harus dilindungi, perlindungan hak pendidikan anak dapatlah melalui pemenuhan pendidikan anak itu sendiri. Pada masa pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari rumah atau yang disebut dengan pembelajaran daring. Dalam kegiatan belajar daring yang diciptakan oleh pemerintah ini menimbulkan suatu permasalahan terhadap hak-hak pendidikan anak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Undang-Undang Perlindungan Anak dapat melindungi hak-hak anak khususnya hak pendidikan di lingkungan sekolah dasar yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui langkah apa yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan siswa sekolah dasar pada masa pandemi covid-19. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian juridis normative dengan pendekatan konseptual dari berbagai doktrin dan pendapat ahli hukum terkait pemenuhan hak pendidikan anak di lingkungan sekolah dasar pada masa pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan berupa learning loss selama masa pandemi covid-19 sehingga pemerintah harus memberikan upaya-upaya untuk mengatasi learning loss tersebut seperti menetapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Upaya yang dilakukan ini menuju pada tujuan negara yang diatur dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. ABSTRACT The right to education is one of the children’s rights that must be protected, the protection of children’s education rights can be throught the fulfillment of the child’s education itself. Durng the covid-19 pandemic, the government issued a policy regarding the implementation of teaching and learning activities from home or what is known as online learning. In online learning activities created by the government, this raises a problem with rights of children’s education. Therefore, this study aims to determine to what extent the Child Protection Act can protect children’s rights, especially the right to education in elementary school environment from the perspective of the Child Protection Act and to find out what stas have been taken by government in implementing fulfillment of the rights to education of elementary school students during the civod-19 pandemic. The Method used in conducting this research is a normative juridical research mothod with a conceptual approach from various doctrine and legal expert opinions regarding the fulfillment of childern’seducational rights in the elementary school environment during the covid-19 pandemic. The result of this research is the finding of problems in the form of learning loss during the covid-19 pandemic, so government must provide efforts to overcome the learning loss, such as establishing limited face-to-face learning. These efforts are aimed at the state goal as regulated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the fouth paragraph, namely to educate the life of nation.
TINJAUAN YURIDIS PENYIARAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA LIVE: KAITANNYA TERHADAP ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA
Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live dan mengkaji penyiaran tahapan sidang kasus korupsi dengan beberapa asas hukum acara pidana. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa metode yuridis normatif yakni merupakan pendekatan dengan mengkaji dan menerapkan data-data yang ada terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam permasalahan pada bahasan Tinjauan Yuridis Terhadap Penyiaran Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Live : Kaitannya Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana. Metode yuridis normatif ini dipadukan dengan jenis analisis interpretasi data yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa telah terdapat aturan-aturan mengenai penyiaran dan keterbukaan suatu sidang, tetapi belum ada ketentuan mengkhusus mengenai perizinan maupun batasan atas penyiaran sidang perkara tindak pidana korupsi secara live. Kemudian jika dikaitkan dengan asas-asas hukum acara pidana, penyiaran oleh pers jika tidak dibatasi akan menyimpang terhadap beberapa asas hukum mengenai acara pidana. Kedudukan asas ini sendiri sebagai dasar pedoman berperilaku dalam penyiaran persidangan secara live. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live jika tidak diberikan batasan maka bisa terjadi pertentangan terhadap asas praduga tidak bersalah, asas keadilan, dan asas pembuktian dalam hukum pidana. ABSTRACT The aim of this research is to analyze the arrangements for live broadcasting of the trial process for criminal acts of corruption and to examine the broadcasting of the trial process for criminal acts of corruption using the principles of criminal procedural law. The research method used in this research is a normative juridical method, namely an approach that examines and applies existing data to the applicable laws and regulations in the problem discussed in the Juridical Review of Live Broadcasting of Corruption Crime Case Trials: Their Relation to Principles of Criminal Law. This normative juridical method is combined with a type of data interpretation analysis that uses primary and secondary data sources. The results of this research show that there are regulations regarding broadcasting and openness of trials, but there are no specific provisions regarding licensing or limits on broadcasting live trials of corruption cases. Then, if it is related to the principles of criminal procedural law, broadcasting by the press if not limited will be contrary to the principles of criminal procedural law. The position of this principle itself is the basis for behavioral guidelines in broadcasting live trials. It can be concluded that the existence of live broadcasting of the trial process for criminal acts of corruption, if there are no restrictions, could result in a conflict with the principle of presumption of innocence, the principle of justice and the principle of proof in criminal law.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN KONSUMEN MEMBATALKAN PESANAN
Penelitian ini bertujuan, menganalisis perlindungan hukum terhadap driver gojek atas tindakan konsumen yang membatalkan pesanan di kota Denpasar, serta mengidenfikasi pertanggung jawaban perusahan gojek terhadap driver atas tindakan konsumen yang membatalkan pesanan di kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan pendekatan langsung di lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan driver gojek yang pernah mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh konsumen. Selain itu, perjanjian kemitraan antara driver dan PT Gojek, serta ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Gojek tidak memiliki kewajiban hukum secara langsung untuk mengganti kerugian driver akibat pembatalan pesanan, karena hubungan yang terjalin adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Namun, secara moral dan etika bisnis, perusahaan seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kebijakan kompensasi bagi driver. Kesimpulannya yaitu driver gojek belum optimal hal ini di sebabkan hubungan hukum antara driver dan konsumen bersifat tidak langsung sehinga celah hukum ini menyebabkan ketidak jelasan tanggung jawab dalam praktiknya. This study aims to analyze the legal protection available to Gojek drivers against consumer-initiated cancellations in the city of Denpasar, as well as to identify the accountability of Gojek as a company toward its drivers in such cases. The research employs an empirical method, with a direct field approach. Data was collected through literature studies and direct interviews with Gojek drivers who have experienced losses due to order cancellations by consumers. In addition, the study examines the partnership agreement between drivers and PT Gojek, as well as relevant legal provisions. The findings show that PT Gojek does not hold direct legal responsibility to compensate drivers for losses resulting from order cancellations, as the relationship established is a partnership rather than an employment relationship. However, from a moral and business ethics perspective, the company is expected to be responsible by providing protection and compensation policies for its drivers. In conclusion, the legal protection for Gojek drivers remains suboptimal. This is due to the indirect legal relationship between drivers and consumers, which creates a legal gap and leads to ambiguity in accountability in practice.
ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI KONSEPSI RESTORATIVE JUSTICE
Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi satu dari perkara serius dalam sistem pemasyarakatan yang berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan efektivitas pembinaan warga binaan. Masalah ini muncul akibat tingginya angka tindak pidana dan keterbatasan kapasitas lapas yang hanya mampu menampung sebagian kecil dari jumlah narapidana yang ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis penerapan konsepsi restorative justice sebagai alternatif untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer seperti “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum” beserta peraturan yang berkaitan dengan restorative justice lainnya untuk menanggulangi adanya kapasitas berlebih pada lembaga permasyarakatan. Hasil studi memperlihatkan bahwa restorative justice, yang berfokus pada pemulihan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat, dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi penghuni lapas. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi, dan kompensasi tanpa pemenjaraan, khusus untuk tindak pidana ringan. Selain itu, kebijakan seperti pidana bersyarat dan program rehabilitasi sosial turut mendukung pengurangan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penerapan restorative justice juga dapat menekan tingkat residivisme, mengurangi stigma atau pandangan sosial terhadap mantan narapidana, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan optimalisasi penerapan konsep ini, sistem pemasyarakatan diharapkan mampu mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sekaligus mengurangi beban negara dalam pengelolaan lapas. ABSTRACT The excess capacity of correctional institutions (prisons) in Indonesia is one of the serious problems in the correctional sistem that has an impact on the health, security, and effectiveness of fostering inmates. This problem arises due to the high number of crimes and the limited capacity of prisons which are only able to accommodate a small part of the existing number of inmates. This study aims to analyze the application of the conception of restorative justice as an alternative to overcapacity in prisons. The research uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach, analyzing primary legal materials such as “Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Correctional Services”, “Decree of the Director General of the General Judiciary Agency Number 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Restorative Justice in the General Judiciary” and other regulations related to restorative justice to overcapacity in the prison. The results of the study show that restorative justice, which focuses on restoring the condition of perpetrators, victims, and the community, can be an effective solution in reducing prison inmates. This approach allows for the resolution of cases through dialogue, mediation, and compensation without imprisonment, especially for minor offenses. In addition, policies such as conditional sentences and social rehabilitation programs also support the reduction of the number of inmates in prisons. The implementation of restorative justice can also reduce the level of recidivism, reduce social stigma against former prisoners, and increase public trust in the legal sistem. By optimizing the application of this concept, the correctional sistem is expected to be able to achieve the goals of rehabilitation and social reintegration, as well as reduce the burden on the state in prison management.
URGENSI REGULASI “BAN THE BOX” DAN OPTIMALISASI PERAN PAROLE OFFICER
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terhadap mantan narapidana dengan prinsip Hak Asasi Manusia, serta mengkaji potensi penerapan kebijakan Ban The Box dan optimalisasi peran parole officer dalam proses reintegrasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, menganalisis peraturan nasional, instrumen HAM internasional, serta praktik di negara lain yang telah mengadopsi kebijakan serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban melampirkan SKCK pada tahap awal rekrutmen berpotensi menimbulkan diskriminasi dan memperkuat stigma negatif terhadap mantan narapidana, sehingga menghambat akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Model kebijakan yang menempatkan pemeriksaan latar belakang pada tahap pasca-diterima kerja, sebagaimana dalam Ban The Box, dinilai lebih adil karena memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk dinilai berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Peran parole officer terbukti penting dalam mengawasi, membimbing, dan menjembatani mantan narapidana dengan dunia kerja, sehingga dapat mengurangi risiko residivisme. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak atas pekerjaan tanpa diskriminasi, tetapi juga menjaga keamanan dan kepercayaan publik melalui pengawasan yang terstruktur. This study aims to analyze the compatibility of requiring a Police Clearance Certificate (SKCK) for former convicts with the principles of Human Rights, as well as to examine the potential implementation of the Ban The Box policy and the optimization of parole officers’ roles in the reintegration process. The research employed a normative juridical method with statutory and comparative approaches, analyzing national regulations, international human rights instruments, and practices in countries that have adopted similar policies. The findings indicate that requiring SKCK at the initial stage of recruitment may lead to discrimination and reinforce negative stigma against former convicts, thereby hindering their access to decent employment. A policy model that places background checks at the post-hiring stage, as applied in Ban The Box, is considered fairer as it allows former convicts to be assessed based on their competence and performance. The role of parole officers is crucial in supervising, guiding, and connecting former convicts to the labor market, thus reducing the risk of recidivism. This approach not only protects the right to work without discrimination but also maintains public safety and trust through structured oversight.
PENGARUH WANPRESTASI TERHADAP KONSUMEN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI OLEH DEVELOPER
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen oleh developer, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 854/PDT/2022/PT.DKI. Wanprestasi merupakan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak, yang dapat menyebabkan dampak hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji bagaimana putusan pengadilan memandang wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi developer dan pembeli apartemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli apartemen, termasuk keterlambatan penyerahan unit apartemen dan kegagalan developer dalam memenuhi kewajiban lainnya, serta dampak hukum yang timbul sebagai akibatnya, seperti pembatalan perjanjian dan kewajiban ganti rugi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap developer dalam transaksi jual beli apartemen untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah terjadinya wanprestasi. This study aims to analyze the legal consequences of a breach of contract (wanprestasi) in an apartment sale and purchase agreement by a developer, with a case study on Decision Number 854/PDT/2022/PT.DKI. A breach of contract occurs when one party fails to fulfill their obligations as agreed upon in a contract, which can lead to legal consequences for the affected party. This research examines how the court's decision views a breach of contract in an apartment sale and purchase agreement and the legal consequences that arise for the developer and the apartment buyer. The methodology used in this research is normative legal research, focusing on the analysis of relevant laws and judicial decisions. This study identifies the types of breaches that may occur in apartment sale and purchase transactions, including delays in the delivery of apartment units and the developer's failure to meet other obligations, as well as the legal consequences arising from these breaches, such as contract cancellation and compensation claims. The findings of this study show that a breach of contract in an apartment sale and purchase agreement entitles the affected party to cancel the contract and demand compensation in accordance with the provisions in the Civil Code (KUHPerdata). Additionally, this research emphasizes the importance of stricter supervision and the implementation of regulations on developers in apartment sale and purchase transactions to protect consumer rights and prevent breaches of contract.
TINJAUAN HUKUM PENDEKATAN RESTORATIF DALAM KASUS KDRT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
Penelitian ini mengeksplorasi implementasi konsep keadilan restoratif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN BDW. Latar belakang studi ini berangkat dari tingginya angka kasus KDRT di Indonesia, meskipun telah terdapat peraturan yang mengaturnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif-deskriptif-analitik, dengan tujuan untuk menelaah bagaimana sistem peradilan pidana nasional mengaplikasikan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus KDRT, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim. Studi kasus berfokus pada terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa walaupun telah terjadi perdamaian, hukum pidana tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar keadilan restoratif tidak hanya dijadikan sebagai alasan yang meringankan, tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hukuman, serta perlunya pengaturan yang lebih spesifik mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara KDRT. This study explores the implementation of the concept of restorative justice in domestic violence cases as reflected in Decision No. 56/Pid.Sus/2020/PN BDW. The background of this study stems from the high number of domestic violence cases in Indonesia, despite the existence of regulations governing them. The approach used in this study is normative-descriptive-analytical, with the aim of examining how the national criminal justice system applies the principles of restorative justice in handling domestic violence cases, as well as identifying the factors that influence the judge's considerations. The case study focuses on a defendant who was sentenced to three months in prison under Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, despite a peace agreement having been reached between the perpetrator and the victim. The findings of this study indicate that even though peace has been achieved, criminal law still demands accountability from the perpetrator. Therefore, this study recommends that restorative justice should not only be used as a mitigating factor but also as a basis for eliminating punishment, as well as the need for more specific regulations regarding the application of restorative justice in resolving domestic violence cases.
MODEL PENGATURAN PERANAN DESA ADAT TERHADAP PENGELOLAAN KELOMPOK SADAR WISATA DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM
Tujuan studi ini untuk menganalisis serta menelaah bentuk pengaturan Peranan Desa Adat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional secara yang secara spesifik dalam kaitannya dengan pengelolaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) serta menganalisis fungsi Desa Adat dari perspektif Sosiologi Hukum dalam konteks pengelolaan Pokdarwis untuk berkontribusi dalam pemahaman permasalahan yang terjadi dengan memberikan solusi dan saran. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Pokdarwis berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan aktif Masyarakat yang menjadikan pokdarwis sebagai forum partisipatif yang memperkuat kontribusi warga dalam pengelolaan sektor pariwisata. Terciptanya hubungan yang sinergi serta komunikasi yang transparan antara Pokdarwis dan Masyarakat menjadi fondasi dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Sinergi tersebut berpotensi mendorong partisipasi masyarakatr dalam menjaga sekaligus mengembangkan aset wisata demi tercapainya Pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sosiologi Hukum memiliki keterkaitan erat dalam memahami berbagai aspek kegiatan kepariwisataan. Dalam konteks pengelolaan Pokdarwis, peranan desa adat di pahami melalui perspektif Sosiologi Hukum sebagai bagian dari struktur sosial tradisional. Melalui sudut pandang ini, Desa Adat dianggap sebagai suatu Lembaga sosial yang memuat sistem nilai, norma serta mekanisme kelembagaan yang secara turun-temurun untuk mengatur kehidupan Masyarakat. The purpose of this study is to analyze and examine the regulatory framework governing the role of customary villages (Desa Adat) as outlined in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 50 of 2011 concerning the Master Plan for National Tourism Development, specifically in relation to the management of Tourism Awareness Groups (Pokdarwis). It also aims to evaluate the function of customary villages from the perspective of legal sociology within the context of Pokdarwis management, contributing to a deeper understanding of existing issues and providing potential solutions and recommendations. This research adopts a normative legal method, utilizing statutory and legal concept analysis approaches. The study’s findings indicate that Pokdarwis serve as key drivers of local economic growth through active community involvement, positioning Pokdarwis as participatory forums that enhance citizen engagement in tourism governance. The establishment of synergistic relations and transparent communication between Pokdarwis and the community forms a crucial foundation for fostering collective responsibility. Such collaboration can encourage community participation in both preserving and developing tourism assets, thereby supporting sustainable local economic development. Legal sociology plays an integral role in interpreting various aspects of tourism activities. In the context of Pokdarwis management, the role of customary villages is understood through the lens of legal sociology as part of a traditional social structure. From this perspective, customary villages are regarded as social institutions that encompass systems of values, norms, and institutional mechanisms which have historically governed the lives of indigenous communities across generations.