Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
type: channel
description: E-Journal Kertha Semaya merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut lapangan Hukum Perdata atau Bisnis. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Hukum Perikatan, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum Investasi, Hukum Pasar Modal, Hukum Perusahaan, Hukum Pengangkutan, Hukum Asuransi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, dan Hukum Perburuhan.
publisher: Fakultas Hukum Universitas Udayana
language: en-US
publication name: Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum
issn: 2303-0569
items: EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
items: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERILAKU PENGENDARA MOTOR YANG MEROKOK SAAT BERKENDARA DI JALAN RAYA
items: PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE SEBAGAI PEDOMAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
items: LEGAL STRATEGIES TO PROTECT INDONESIAN INDUSTRIES FROM TRADE WAR IMPACTS BETWEEN UNITED STATES AND CHINA
items: OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG
items: PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN MELALUI PUTUSAN: STUDI PUTUSAN MK NO 90/PUU-XXI/2023
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA GERAK SENI TARI KHAS BALI (JOGED BUMBUNG)
items: OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
items: ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN
items: KERANGKA HUKUM PENGATURAN REMITANSI MENGGUNAKAN RUPIAH DIGITAL DI WILAYAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR)
items: PERLINDUNGAN HUKUM DAN DAMPAK PELANGGARAN HAK CIPTA COVER LAGU DI YOUTUBE
items: PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN APARTEMEN YANG TERIKAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
items: PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN SISWA SEKOLAH DASAR MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
items: TINJAUAN YURIDIS PENYIARAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA LIVE: KAITANNYA TERHADAP ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA
items: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN KONSUMEN MEMBATALKAN PESANAN
items: ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI KONSEPSI RESTORATIVE JUSTICE
items: URGENSI REGULASI “BAN THE BOX” DAN OPTIMALISASI PERAN PAROLE OFFICER
items: PENGARUH WANPRESTASI TERHADAP KONSUMEN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI OLEH DEVELOPER
items: TINJAUAN HUKUM PENDEKATAN RESTORATIF DALAM KASUS KDRT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
items: MODEL PENGATURAN PERANAN DESA ADAT TERHADAP PENGELOLAAN KELOMPOK SADAR WISATA DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual guna memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai praktik penegakan hukum di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah Polres Lombok Tengah masih menghadapi hambatan internal dan eksternal yang signifikan. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta kekuatan jaringan peredaran narkotika yang kompleks dan adaptif. Sementara itu, secara eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika dan tingginya permintaan turut menjadi tantangan tersendiri. Efektivitas pendekatan pemidanaan juga dipertanyakan, karena angka kasus tetap tinggi meskipun penindakan intensif dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan penanganan narkotika yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial. This study aims to comprehensively examine the implementation of law enforcement against narcotics abuse within the jurisdiction of the Central Lombok Police Department (Polres Lombok Tengah), as well as to identify the obstacles encountered throughout the process. This research employs an empirical legal research method using statutory, sociological, and conceptual approaches in order to obtain a comprehensive and objective understanding of law enforcement practices in the field. Data were collected through interviews, observations, and document studies from relevant primary and…
creator: Sigit Widia Putra
creator: Rina Rohayu Harun
creator: Ufran Ufran
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-09
publication date: 2025-07-09
volume: 13
number: 8
starting page: 1592
ending page: 1610
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p01

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERILAKU PENGENDARA MOTOR YANG MEROKOK SAAT BERKENDARA DI JALAN RAYA
type: item
description: Tujuan penelitian ini buat meninjau kepastian hukum terikat tindak pidana lalu lintas. Serta bagaimana dalam pengaturannya di dalam hukum nasional. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum yuridis normatif seraya mengaitkan pendekatan perundang-undangan, studi kasus serta persepsi dari teori ilmu hukum. Adapun, mengenai hasil penelitian ini menyiratkan bahwasannya belum adanya efek jera di masyarakat terhadap perilaku pengendara merokok di jalan raya. Karena jika dilihat kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya aparat penegak hukum dalam menanggulangi perbuatan itu. Sehingga masih banyaknya kendala-kendala yang dihadapi agar dapat mengurangi perbuatan tersebut untuk norma-norma di masyarakat. The purpose of this research is to review the legal certainty tied to traffic crimes. As well as how it is regulated in national law. This research applies normative juridical legal research methods while linking statutory approaches, case studies and perceptions of legal science theory. Meanwhile, the results of this study imply that there is no deterrent effect in the community against the behavior of smoking drivers on the highway. Because if you look at the lack of public awareness and the lack of law enforcement officials in tackling the act. So, there are still many obstacles faced in order to reduce these actions for the norms in society.
creator: Winda Dwiastuti
creator: Mulyadi Mulyadi
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-09
publication date: 2025-07-09
volume: 13
number: 8
starting page: 1611
ending page: 1623
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p02

PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIVE SEBAGAI PEDOMAN PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai pedoman bagi penuntut umum dalam menyelesaikan perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, filsafat, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan restoratif dalam peraturan tersebut dapat menjadi dasar penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Namun, norma tersebut masih terbatas karena hanya mengatur alasan-alasan penghentian yang bersifat formal, seperti tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau perkara harus ditutup demi hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 76, 77, dan 78 KUHP lama, yang kini telah termuat kembali dalam Pasal 132, 134, dan 136 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini menandakan adanya arah pembaruan hukum pidana nasional yang lebih sistematis dan progresif. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi terhadap Pasal 140 ayat (2) KUHAP dengan menambahkan dasar penghentian penuntutan karena tercapainya kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Reformulasi ini penting untuk memperkuat legalitas keadilan restoratif, memperluas diskresi jaksa, mengurangi beban perkara, serta mendorong sistem peradilan pidana yang lebih humanis, adaptif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan serta keadilan sosial. This study aims to examine the Attorney General Regulation Number 15 of 2020 concerning the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as a guideline for public prosecutors in resolving criminal cases. The research adopts a normative legal method using statutory, philosophical, and conceptual approaches. The findings indicate that the principle of restorative justice embedded in the regulation can serve as a basis for terminating prosecution as referred to in Article 140 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the current provision remains …
creator: Heru Sandika
creator: Rodliyah Rodliyah
creator: Laely Wulandari
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-09
publication date: 2025-07-09
volume: 13
number: 8
starting page: 1624
ending page: 1645
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p03

LEGAL STRATEGIES TO PROTECT INDONESIAN INDUSTRIES FROM TRADE WAR IMPACTS BETWEEN UNITED STATES AND CHINA
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari perang dagang antara Amerika Serikat dan China terhadap sistem hukum ekonomi Indonesia, khususnya dalam aspek ekspor, impor, tarif, dan bea masuk Industri. Perang dagang yang dimulai sejak 2018 dan memanas kembali pada 2025 telah mengganggu stabilitas perdagangan global dan memberikan tekanan terhadap negara-negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Meskipun Indonesia bukan pihak langsung dalam konflik, keterlibatannya dalam rantai pasok global membuatnya rentan terhadap dampak tidak langsung, seperti penurunan ekspor dan gangguan pada industri padat karya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah aturan hukum. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak perang dagang terhadap Indonesia relatif kecil secara langsung, namun tetap signifikan dalam sektor-sektor tertentu seperti manufaktur dan tekstil. Oleh karena itu, diperlukan strategi hukum yang adaptif melalui optimalisasi instrumen hukum yang ada, seperti Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Kepabeanan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan kebijakan seperti pemberian insentif fiskal, diversifikasi pasar ekspor, serta pengawasan perdagangan lintas negara untuk memitigasi dampak ekonomi global. Langkah-langkah ini penting untuk melindungi produsen lokal, menjaga stabilitas ekonomi nasional, dan memastikan keberlanjutan sektor industri padat karya di tengah ketidakpastian global. ABSTRACT This study aims to analyze and understand the legal implications of the trade war between the United States and China on Indonesia's economic legal system. The escalation of tariffs between these two economic giants has significantly disrupted global trade stability, which indirectly affects Indonesia, particularly in export-oriented sectors such as textiles, ele…
creator: Putu Eka Pitriyantini
creator: Ida Ayu Windhari Kusuma Pratiwi
creator: Ida Bagus Wirya Dharma
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-11
publication date: 2025-07-11
volume: 13
number: 8
starting page: 1646
ending page: 1655
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p04

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG
type: item
description: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen air minum ini ulang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peranan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen air minum isi ulang masih tergolong minim, dalam artian kurangnya pemantauan dari dinas terkait dalam melakukan monitoring atau pengawasan terhadap penjuaal air minum isi ulang. Peran Pemerintah Daerah Dalam hal ini Dinas Kesehatan melalui Lab Kesehatan Masyarakat sangat penting mengingat sebelum dikeluarkannya ijin atas kelayakannya Lab Kesehatan akan melakukan uji klinis terlebih dahulu kemudian jika sudah ditetapkan dan dikeluarkan hasilnya maka pengawasan dari air minum isi ulang atau air minum untuk konsumsi masyarakat menjadi tanggung jawab Lab Kesehatan Masyarakat. Agar tidak merugikan konsumen pelanggan air minum isi ulang maka pemerintah Daerah Melalui Dinas Kesehatan dan Lab Kesehatan Masyarakat diharapkan mampu melakukan pengawasan yang ketat dan optimal terhadap air minum isi ulang di daerah masing-masing ABSTRACT The aim of this research is to determine the extent of the role of local governments in providing legal protection to drinking water consumers. This research uses empirical juridical research methods. The data used in this research consists of primary data and secondary data. All data collected was analyzed using qualitative methods. The results of this research found that the role of local governments in providing legal protection for consumers of refillable drinking water is still relatively minimal, meaning there is a lack of monitoring from the relevant agencies in monitoring or supervising sellers of refillable drinking water. The role of the Regional Government. In this case…
creator: Dewa Gede Pradnya Yustiawan
creator: I Putu Rasmadi Arsha Putra
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-12
publication date: 2025-07-12
volume: 13
number: 8
starting page: 1656
ending page: 1671
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p05

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KONSTITUSIONALITAS KEBIJAKAN MELALUI PUTUSAN: STUDI PUTUSAN MK NO 90/PUU-XXI/2023
type: item
description: Penelitian ini membahas peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga konstitusionalitas kebijakan melalui mekanisme judicial review, dengan fokus pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan ini, MK mengubah substansi Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 terkait Pemilu dengan menambahkan pengecualian terhadap batas usia minimal calon presiden serta wakil presiden. Hal ini menimbulkan kontroversi karena MK dinilai sudah melampaui kewenangannya sebagai negative legislator serta justru bertindak sebagai positive legislator. Studi ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif, serta bersifat deskriptif-eksplanatif. Temuan utama menunjukkan bahwa tindakan MK dalam putusan tersebut tidak konsisten dengan yurisprudensi sebelumnya dan berpotensi merusak prinsip negara hukum, kepastian hukum, serta independensi kekuasaan kehakiman. Selain itu, krisis etik dan dugaan konflik kepentingan turut memperburuk persepsi publik terhadap netralitas MK. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan etik, konsistensi yurisprudensi, serta transparansi institusional untuk mengembalikan legitimasi MK sebagai guardian of the constitution. This study examines the role of the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) in maintaining the constitutionality of public policies through judicial review, focusing on Decision No. 90/PUU-XXI/2023. In this ruling, the Court modified Article 169 point q of Law No. 7 of 2017 on Elections by adding an exception to the minimum age requirement for presidential and vice-presidential candidates. The decision sparked controversy as the Court was perceived to have overstepped its authority as a negative legislator and acted instead as a positive legislator. This research employs a normative legal approach with qualitative analysis and is descriptive-explanatory in nature. The main finding reveals that the Court’s action was inconsistent with its previous jurisprudence and potentially undermines the rule of law, legal certainty, and judici…
creator: Rafialdi Abdillah
creator: Deny Guntara
creator: Muhamad Abas
creator: Margie Rahayu Fauziah
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-14
publication date: 2025-07-14
volume: 13
number: 8
starting page: 1672
ending page: 1683
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p06

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA GERAK SENI TARI KHAS BALI (JOGED BUMBUNG)
type: item
description: Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menyumbangkan wawasan yang mendalam terkait perlindungan hukum terhadap karya seni tari tradisional khususnya joged bumbung, sebagai Langkah penting dalam mempertahankan identitas budaya dan kekayaan seni Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa joged bumbung merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun demikian, sebagai suatu ciptaan, tarian joged bumbung tidak boleh bertentangan dengan norma agama, norma susila, ketertiban umum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Jika terdapat unsur pornografi dalam pementasan tari joged bumbung, maka dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. ABSTRACT The purpose of this journal is to contribute indepenth insights into the legal protection of traditional dance artworks, especially joged bumbung, as a crucial step in preserving the cultural indentity and artistic richness of Indonesia.This research employs a normative legal research method, a study thet discusses and analyzes besed on applicable laws. The legal apporoach in this study refers to copyright laws and several related regulations. Legal protection has been stipulated in various international and national laws however, in reality, these regulations are not effectively implemented in society, leading to numerous violations that persist to this day. The lack of awerness among the public and the inadequate enforcement of existing regulations contribute to this situation.
creator: Ni Luh Nopa Arianti
creator: Gusti Ayu Arya Prima Dewi
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-18
publication date: 2025-07-18
volume: 13
number: 8
starting page: 1684
ending page: 1694
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p07

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus terhadap pidana penipuan dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus guna memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 148/Pid.B/2022/PN.Pya menggunakan Pasal 378 jo. Pasal 55 KUHP, dengan dakwaan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 183–189 KUHAP. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, jaksa menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan. Pertimbangan hakim mencakup aspek yuridis, fakta persidangan, dan keyakinan pribadi hakim. Namun, sanksi pidana yang dijatuhkan dinilai belum optimal karena tergolong ringan dan kurang memberikan efek jera, baik bagi terdakwa maupun masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pemidanaan sebagai upaya preventif dan represif belum sepenuhnya tercapai dalam perkara ini. This study aims to examine the judge’s considerations in deciding a case involving criminal fraud and the sentencing of the perpetrator of the fraudulent act. The research employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches to obtain a comprehensive understanding. The research findings indicate that the application of criminal law in the fraud case based on Decision Number: 148/Pid.B/2022/PN.Pya refers to Article 378 in conjunction with Article 55 of the Indonesian Penal Code (KUHP), with an indictment that met the formal and material requirements as stipulated in Articles 183–189 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Based on evidence, witness testimonies, and the defendant's …
creator: Nursidi Nursidi
creator: Rina Rohayu Harun
creator: Ufran Ufran
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-22
publication date: 2025-07-22
volume: 13
number: 8
starting page: 1695
ending page: 1705
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p08

ANALISIS EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBINAAN PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MEDAN
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan dampak program pembinaan yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan terhadap anak didik pemasyarakatan. LPKA sebagai institusi negara memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pembinaan yang bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif guna mendukung reintegrasi sosial bagi anak yang tersangkut permasalahan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan karakter deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pelaksanaan program pembinaan, serta dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon dan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruch. Dari hasil pengumpulan dan analisis data, diketahui bahwa bentuk program pembinaan di LPKA Kelas I Medan meliputi pembinaan pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Ketiga bentuk tersebut memberikan dampak signifikan dalam perubahan perilaku anak, peningkatan kesadaran hukum, penguatan nilai moral, serta peningkatan keterampilan hidup. Dari segi yuridis, program pembinaan mencerminkan perlindungan aktif negara terhadap hak anak. Sementara itu, dari perspektif tujuan hukum, program ini mencerminkan pemenuhan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan yang dilaksanakan LPKA Kelas I Medan telah berjalan cukup efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dukungan keluarga, dan partisipasi masyarakat demi keberlanjutan hasil pembinaan.
creator: Iin Hot Prinauli Purba
creator: Zefri Wirathama Pasaribu
creator: Christian Putra Tarigan
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-22
publication date: 2025-07-22
volume: 13
number: 8
starting page: 1706
ending page: 1717
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p09

KERANGKA HUKUM PENGATURAN REMITANSI MENGGUNAKAN RUPIAH DIGITAL DI WILAYAH 3T (TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR)
type: item
description: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji kerangka hukum Central Bank Digital Currency di Indonesia dan mengetahui peran Central Bank Digital Currency dalam pelaksanaan remitansi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Penelitian yuridis normatif dipergunakan untuk melakukan penelitian ini, dengan berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan konsep. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan yang memanfaatkan analisis data sekunder atau referensi kepustakaan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, di mana penelitian ini menelaah regulasi yang relevan, serta pendekatan komparatif dengan mengandalkan berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai pendukung. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa diperlukan adanya pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa hal terkait Central Bank Digital Currency dikarenakan terdapat tumpang tindih kewenangan antara Bank Indonesia dan Penyedia Jasa Pembayaran dalam pelaksanaan remitansi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). ABSTRACT This study aims to examine the legal framework of the Central Bank Digital Currency in Indonesia and to determine the role of the Central Bank Digital Currency in the implementation of remittances in the 3T (Disadvantaged, Frontier, and Outermost) regions. Normative legal research is used to conduct this research, based on the legislative and conceptual approaches. The sources of legal materials in this study refer to an approach that utilizes secondary data analysis or literature references related to the issues being studied. This method includes a legislative regulatory approach, where this study examines relevant regulations, as well as a comparative approach by relying on various primary, secondary, and tertiary legal sources as support. The results of the study revealed that further regulations are needed regarding several matters related to the Central Bank Digit…
creator: Mikhael Gracelo Movell
creator: Putu Devi Yustisia Utami
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-23
publication date: 2025-07-23
volume: 13
number: 8
starting page: 1718
ending page: 1729
doi: 10.24843/KS.2025.v13.i08.p10

PERLINDUNGAN HUKUM DAN DAMPAK PELANGGARAN HAK CIPTA COVER LAGU DI YOUTUBE
type: item
description: Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum dan dampak pelanggaran hak cipta atas konten cover lagu milik orang lain yang disebarluaskan melalui platform YouTube berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fenomena cover lagu merupakan praktik yang semakin menjamur di era digital dan sering kali dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta asli. Hal ini memunculkan problematika hukum karena dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral pencipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber sekunder berupa literatur serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cover lagu tanpa izin pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran hak cipta apabila digunakan secara komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dalam bentuk tanggung jawab perdata , pidana, serta sanksi administratif oleh platform digital seperti penghapusan konten atau akun. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran hukum dari para kreator konten serta penguatan regulasi dan sistem lisensi digital guna menciptakan perlindungan hukum yang adil dan seimbang antara hak pencipta dan kebebasan berekspresi di ruang digital. This study examines the legal protection and legal consequences of copyright infringement involving cover songs uploaded to the YouTube platform, based on the provisions of Law Number 28 of 2014 on Copyright. The phenomenon of song covers has become increasingly widespread in the digital era and is often carried out without permission from the original songwriter or copyright holder. This practice raises legal issues as it may constitute a violation of the economic and moral rights of the author. The research applies a normative legal method, using statutory regulations as primary sources and scholarly literature as secondary references. The findings rev…
creator: Luis Fernando Gaho
creator: Venia Utami Keliat
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-29
publication date: 2025-07-29
volume: 13
number: 8
starting page: 1730
ending page: 1739

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN APARTEMEN YANG TERIKAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA
type: item
description: Penelitian ini mengulas persoalan hukum yang muncul dalam praktik peralihan hak atas apartemen yang terikat perjanjian sewa menyewa. Fokus kajian diarahkan pada dua hal utama sejauh mana kewenangan pemilik untuk mengalihkan hak milik atas apartemen yang tengah disewakan, serta bagaimana akibat hukum penggantian perjanjian sewa yang dilakukan pembeli tanah dan bangunan apartemen tanpa disetujui para penyewa yang masa sewanya masih berlangsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan landasan pada peraturan perundang-undangan, teori hukum perjanjian, dan studi kasus yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan pemilik tanah dan bangunan apartemen untuk menjual unit yang masih terikat dalam perjanjian sewa menyewa dapat dilakukan, namun kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tunduk pada berbagai batasan hukum yang melekat pada objek hak serta hubungan hukum dengan pihak ketiga yaitu dalam hal ini penyewa. Adanya transaksi jual beli tidak menghapuskan hubungan sewa menyewa yang telah terjadi sebelumnya sehingga pembeli hanya baru dapat menggunakannya setelah berakhir jangka waktu sewa menyewa yang dimiliki oleh para penyewa. Akibat hukum yang timbul dari penggantian atau pengakhiran perjanjian sewa menyewa oleh pembeli baru apartemen tanpa persetujuan penyewa yang masa sewanya masih berlangsung merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Tindakan sepihak tersebut menyebabkan perjanjian baru tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena unsur kesepakatan dari para pihak khususnya penyewa tidak terpenuhi dan dapat dibatalkan. ABSTRACT This study examines the legal issues arising from the transfer of ownership of apartments currently under existing lease agreements. The research focuses on two main aspects first, the extent of the owner's authority to transfer ownership of a leased apartment; and second, the legal consequences when the purchaser of the l…
creator: I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri
creator: I Nyoman Putu Budiartha
creator: I Nyoman Alit Puspadma
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-07-31
publication date: 2025-07-31
volume: 13
number: 8
starting page: 1740
ending page: 1748

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN SISWA SEKOLAH DASAR MASA PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
type: item
description: Hak Pendidikan adalah salah satu hak anak yang harus dilindungi, perlindungan hak pendidikan anak dapatlah melalui pemenuhan pendidikan anak itu sendiri. Pada masa pandemi covid-19 pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dari rumah atau yang disebut dengan pembelajaran daring. Dalam kegiatan belajar daring yang diciptakan oleh pemerintah ini menimbulkan suatu permasalahan terhadap hak-hak pendidikan anak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Undang-Undang Perlindungan Anak dapat melindungi hak-hak anak khususnya hak pendidikan di lingkungan sekolah dasar yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan untuk mengetahui langkah apa yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam melakukan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan siswa sekolah dasar pada masa pandemi covid-19. Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian juridis normative dengan pendekatan konseptual dari berbagai doktrin dan pendapat ahli hukum terkait pemenuhan hak pendidikan anak di lingkungan sekolah dasar pada masa pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan berupa learning loss selama masa pandemi covid-19 sehingga pemerintah harus memberikan upaya-upaya untuk mengatasi learning loss tersebut seperti menetapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Upaya yang dilakukan ini menuju pada tujuan negara yang diatur dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea Keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. ABSTRACT The right to education is one of the children’s rights that must be protected, the protection of children’s education rights can be throught the fulfillment of the child’s education itself. Durng the covid-19 pandemic, the government issued a policy regarding the implementation of teaching and learning activities from home or what is known as online learning. In online learning activities created by the government, this raises a problem with rights of…
creator: Kharisma Rafi’ani
creator: Dian Ety Mayasari
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-08-01
publication date: 2025-08-01
volume: 13
number: 8
starting page: 1749
ending page: 1760

TINJAUAN YURIDIS PENYIARAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA LIVE: KAITANNYA TERHADAP ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA
type: item
description: Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live dan mengkaji penyiaran tahapan sidang kasus korupsi dengan beberapa asas hukum acara pidana. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa metode yuridis normatif yakni merupakan pendekatan dengan mengkaji dan menerapkan data-data yang ada terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam permasalahan pada bahasan Tinjauan Yuridis Terhadap Penyiaran Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Live : Kaitannya Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana. Metode yuridis normatif ini dipadukan dengan jenis analisis interpretasi data yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa telah terdapat aturan-aturan mengenai penyiaran dan keterbukaan suatu sidang, tetapi belum ada ketentuan mengkhusus mengenai perizinan maupun batasan atas penyiaran sidang perkara tindak pidana korupsi secara live. Kemudian jika dikaitkan dengan asas-asas hukum acara pidana, penyiaran oleh pers jika tidak dibatasi akan menyimpang terhadap beberapa asas hukum mengenai acara pidana. Kedudukan asas ini sendiri sebagai dasar pedoman berperilaku dalam penyiaran persidangan secara live. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live jika tidak diberikan batasan maka bisa terjadi pertentangan terhadap asas praduga tidak bersalah, asas keadilan, dan asas pembuktian dalam hukum pidana. ABSTRACT The aim of this research is to analyze the arrangements for live broadcasting of the trial process for criminal acts of corruption and to examine the broadcasting of the trial process for criminal acts of corruption using the principles of criminal procedural law. The research method used in this research is a normative juridical method, namely an approach that examines and applies existing data to the applicable laws and regulations in the problem disc…
creator: Made Shanti Karmani
creator: Ni Nengah Adiyaryani
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-08-07
publication date: 2025-08-07
volume: 13
number: 8
starting page: 1761
ending page: 1774

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GOJEK YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN KONSUMEN MEMBATALKAN PESANAN
type: item
description: Penelitian ini bertujuan, menganalisis perlindungan hukum terhadap driver gojek atas tindakan konsumen yang membatalkan pesanan di kota Denpasar, serta mengidenfikasi pertanggung jawaban perusahan gojek terhadap driver atas tindakan konsumen yang membatalkan pesanan di kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan pendekatan langsung di lapangan. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan driver gojek yang pernah mengalami kerugian akibat pembatalan pesanan oleh konsumen. Selain itu, perjanjian kemitraan antara driver dan PT Gojek, serta ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Gojek tidak memiliki kewajiban hukum secara langsung untuk mengganti kerugian driver akibat pembatalan pesanan, karena hubungan yang terjalin adalah hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja. Namun, secara moral dan etika bisnis, perusahaan seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan kebijakan kompensasi bagi driver. Kesimpulannya yaitu driver gojek belum optimal hal ini di sebabkan hubungan hukum antara driver dan konsumen bersifat tidak langsung sehinga celah hukum ini menyebabkan ketidak jelasan tanggung jawab dalam praktiknya. This study aims to analyze the legal protection available to Gojek drivers against consumer-initiated cancellations in the city of Denpasar, as well as to identify the accountability of Gojek as a company toward its drivers in such cases. The research employs an empirical method, with a direct field approach. Data was collected through literature studies and direct interviews with Gojek drivers who have experienced losses due to order cancellations by consumers. In addition, the study examines the partnership agreement between drivers and PT Gojek, as well as relevant legal provisions. The findings show that PT Gojek does not hold direct legal responsibility to compensate drivers for losses resulting from order cancellations, as the relationship established is a partnership rathe…
creator: Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi
creator: I Wayan Partama Putra
creator: Andri Umbu Kadubu
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-08-13
publication date: 2025-08-13
volume: 13
number: 8
starting page: 1775
ending page: 1786

ANALISIS YURIDIS PENANGGULANGAN KELEBIHAN KAPASITAS PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN MELALUI KONSEPSI RESTORATIVE JUSTICE
type: item
description: Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia menjadi satu dari perkara serius dalam sistem pemasyarakatan yang berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan efektivitas pembinaan warga binaan. Masalah ini muncul akibat tingginya angka tindak pidana dan keterbatasan kapasitas lapas yang hanya mampu menampung sebagian kecil dari jumlah narapidana yang ada. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis penerapan konsepsi restorative justice sebagai alternatif untuk mengatasi kelebihan kapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menerapkan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer seperti “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan”, “Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum” beserta peraturan yang berkaitan dengan restorative justice lainnya untuk menanggulangi adanya kapasitas berlebih pada lembaga permasyarakatan. Hasil studi memperlihatkan bahwa restorative justice, yang berfokus pada pemulihan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat, dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi penghuni lapas. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian perkara melalui dialog, mediasi, dan kompensasi tanpa pemenjaraan, khusus untuk tindak pidana ringan. Selain itu, kebijakan seperti pidana bersyarat dan program rehabilitasi sosial turut mendukung pengurangan jumlah narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Penerapan restorative justice juga dapat menekan tingkat residivisme, mengurangi stigma atau pandangan sosial terhadap mantan narapidana, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan optimalisasi penerapan konsep ini, sistem pemasyarakatan diharapkan mampu mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sekaligus mengurangi beban negara dalam pengelolaan lapas. ABSTRACT The excess capacity of corr…
creator: Annisyakira Egiana
creator: Bima Kumara Dwi Atmaja
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-08-14
publication date: 2025-08-14
volume: 13
number: 8
starting page: 1787
ending page: 1804

URGENSI REGULASI “BAN THE BOX” DAN OPTIMALISASI PERAN PAROLE OFFICER
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terhadap mantan narapidana dengan prinsip Hak Asasi Manusia, serta mengkaji potensi penerapan kebijakan Ban The Box dan optimalisasi peran parole officer dalam proses reintegrasi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, menganalisis peraturan nasional, instrumen HAM internasional, serta praktik di negara lain yang telah mengadopsi kebijakan serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban melampirkan SKCK pada tahap awal rekrutmen berpotensi menimbulkan diskriminasi dan memperkuat stigma negatif terhadap mantan narapidana, sehingga menghambat akses mereka terhadap pekerjaan yang layak. Model kebijakan yang menempatkan pemeriksaan latar belakang pada tahap pasca-diterima kerja, sebagaimana dalam Ban The Box, dinilai lebih adil karena memberikan kesempatan bagi mantan narapidana untuk dinilai berdasarkan kompetensi dan kinerjanya. Peran parole officer terbukti penting dalam mengawasi, membimbing, dan menjembatani mantan narapidana dengan dunia kerja, sehingga dapat mengurangi risiko residivisme. Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak atas pekerjaan tanpa diskriminasi, tetapi juga menjaga keamanan dan kepercayaan publik melalui pengawasan yang terstruktur. This study aims to analyze the compatibility of requiring a Police Clearance Certificate (SKCK) for former convicts with the principles of Human Rights, as well as to examine the potential implementation of the Ban The Box policy and the optimization of parole officers’ roles in the reintegration process. The research employed a normative juridical method with statutory and comparative approaches, analyzing national regulations, international human rights instruments, and practices in countries that have adopted similar policies. The findings indicate that requiring SKCK at the initial stage of recruitment may lead to discrimin…
creator: Raja Rullif Andrian
creator: Sharon Euaggelion
creator: Herbin Marulak Siahaan
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-08-20
publication date: 2025-08-20
volume: 13
number: 8
starting page: 1805
ending page: 1823

PENGARUH WANPRESTASI TERHADAP KONSUMEN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI OLEH DEVELOPER
type: item
description: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen oleh developer, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 854/PDT/2022/PT.DKI. Wanprestasi merupakan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu kontrak, yang dapat menyebabkan dampak hukum bagi pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji bagaimana putusan pengadilan memandang wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi developer dan pembeli apartemen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli apartemen, termasuk keterlambatan penyerahan unit apartemen dan kegagalan developer dalam memenuhi kewajiban lainnya, serta dampak hukum yang timbul sebagai akibatnya, seperti pembatalan perjanjian dan kewajiban ganti rugi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya pengawasan dan penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap developer dalam transaksi jual beli apartemen untuk melindungi hak-hak konsumen dan mencegah terjadinya wanprestasi. This study aims to analyze the legal consequences of a breach of contract (wanprestasi) in an apartment sale and purchase agreement by a developer, with a case study on Decision Number 854/PDT/2022/PT.DKI. A breach of contract occurs when one party fails to fulfill their obligations as agreed upon in a contract, which can lead to legal consequences for the affected party. T…
creator: Wiwin Sumartini
creator: Mella Ismelina Farma Rahayu
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-08-21
publication date: 2025-08-21
volume: 13
number: 8
starting page: 1824
ending page: 1835

TINJAUAN HUKUM PENDEKATAN RESTORATIF DALAM KASUS KDRT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
type: item
description: Penelitian ini mengeksplorasi implementasi konsep keadilan restoratif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 56/Pid.Sus/2020/PN BDW. Latar belakang studi ini berangkat dari tingginya angka kasus KDRT di Indonesia, meskipun telah terdapat peraturan yang mengaturnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif-deskriptif-analitik, dengan tujuan untuk menelaah bagaimana sistem peradilan pidana nasional mengaplikasikan prinsip keadilan restoratif dalam menangani kasus KDRT, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim. Studi kasus berfokus pada terdakwa yang dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa walaupun telah terjadi perdamaian, hukum pidana tetap menuntut pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar keadilan restoratif tidak hanya dijadikan sebagai alasan yang meringankan, tetapi juga dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hukuman, serta perlunya pengaturan yang lebih spesifik mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara KDRT. This study explores the implementation of the concept of restorative justice in domestic violence cases as reflected in Decision No. 56/Pid.Sus/2020/PN BDW. The background of this study stems from the high number of domestic violence cases in Indonesia, despite the existence of regulations governing them. The approach used in this study is normative-descriptive-analytical, with the aim of examining how the national criminal justice system applies the principles of restorative justice in handling domestic violence cases, as well as identifying the factors that influence the judge's considerations. The case study focuses on a defendant who was sentenced to three months in prison under Law No.…
creator: Widodo Ramadhana
creator: Abel F.A.S. Tarigan
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-08-21
publication date: 2025-08-21
volume: 13
number: 8
starting page: 1836
ending page: 1846

MODEL PENGATURAN PERANAN DESA ADAT TERHADAP PENGELOLAAN KELOMPOK SADAR WISATA DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGI HUKUM
type: item
description: Tujuan studi ini untuk menganalisis serta menelaah bentuk pengaturan Peranan Desa Adat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional secara yang secara spesifik dalam kaitannya dengan pengelolaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) serta menganalisis fungsi Desa Adat dari perspektif Sosiologi Hukum dalam konteks pengelolaan Pokdarwis untuk berkontribusi dalam pemahaman permasalahan yang terjadi dengan memberikan solusi dan saran. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Analisis Konsep Hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Pokdarwis berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi lokal melalui keterlibatan aktif Masyarakat yang menjadikan pokdarwis sebagai forum partisipatif yang memperkuat kontribusi warga dalam pengelolaan sektor pariwisata. Terciptanya hubungan yang sinergi serta komunikasi yang transparan antara Pokdarwis dan Masyarakat menjadi fondasi dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Sinergi tersebut berpotensi mendorong partisipasi masyarakatr dalam menjaga sekaligus mengembangkan aset wisata demi tercapainya Pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Sosiologi Hukum memiliki keterkaitan erat dalam memahami berbagai aspek kegiatan kepariwisataan. Dalam konteks pengelolaan Pokdarwis, peranan desa adat di pahami melalui perspektif Sosiologi Hukum sebagai bagian dari struktur sosial tradisional. Melalui sudut pandang ini, Desa Adat dianggap sebagai suatu Lembaga sosial yang memuat sistem nilai, norma serta mekanisme kelembagaan yang secara turun-temurun untuk mengatur kehidupan Masyarakat. The purpose of this study is to analyze and examine the regulatory framework governing the role of customary villages (Desa Adat) as outlined in Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 50 of 2011 concerning the Master Plan for National Tourism Development, specifically in relation to t…
creator: I Putu Endra Wijaya Negara
creator: Sara Ida Magdalena Awi
rights: ##submission.copyrightStatement##
date: 2025-08-27
publication date: 2025-08-27
volume: 13
number: 8
starting page: 1847
ending page: 1858