PENERAPAN PENGATURAN PEMBERIAN GARANSI OLEH PELAKU USAHA PADA USAHA DAGANG PUTRA DEWATA

Abstract

Penulisan ini bertujuan agar  mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan pengaturan pemberian garansi oleh pelaku usaha pada usaha dagang Putra Dewata, serta bagaimana akibat hukumnya apabila pelaku usaha tidak memberikan garansi kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan the fact approach yakni pendekatan yang dilakukan dengan penelitian langsung ke lapangan, dengan menggunakan Teknik pengolahan data kualitatif untuk mendapatkan data yang terkonsepsual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dalam hal ini UDPutra Dewata, wajib memberikan garansi kepada konsumen. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf e Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Akibat hukumnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK bahwa dapat dikategorikan tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan garansi atas transaksi perdagangannya dapat dikenai sanksi pidana.

ABSTRACT

This writing aims to find out and analyze how the implementation of the regulation of providing guarantees by business actors in the Putra Dewata trading business, and what the legal consequences are if business actors do not provide guarantees to consumers. The research method used is an empirical legal research method with the fact approach, which is an approach carried out by direct research into the field, using qualitative data processing techniques to obtain conceptual data. The results of this study indicate that business actors, in this case UDPutra Dewata, are obliged to provide guarantees to consumers. This is regulated in the provisions of Article 7 letter e of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The legal consequences can be seen in the provisions of Article 62 paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (1) UUPK that can be categorized as actions of business actors who do not provide guarantees for their trade transactions may be subject to criminal sanctions.